Makasar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie memastikan bahwa lembaganya siap menangani pengaduan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Bahkan sudah teruji saat menangani sejumlah pelanggaran kode etik dalam Pemilu Legislatif 2014 . “Banyaknya laporan pengaduan ke DKPP dalam Pilkada ini tidak perlu dikhawatirkan,†katanya saat konferensi pers dengan media
Makasar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie berharap Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) minim pengaduan. Misalnya seperti daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang paling minim pengaduan ke DKPP dalam Pemilu Legislatif 2014. “DIY dan Jateng itu adalah dua provinsi yang paling berintegirtas. Cirinya tidak ada laporan pengaduan,â€
Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan kembali menggelar sosialisasi tentang kode etik penyelenggara pemilu pada tanggal 7 September 2015 bertempat di aula KPU Prov Kupang, Jl. Polisi Militer Nomor 1 Kupang, provinsi NTT. Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah diselenggarakan di Bangka Belitung, Lampung, Kaltim, Bengkulu, Banten, Gorontalo, Makassar, Pelembang, dan Papua Barat dengan pertimbangan hasil
Palembang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa kehadiran DKPP jangan dianggap sebagai ancaman bagi penyelenggara Pemilu. Akan tetapi, DKPP juga harus dilihat fungsinya sebagai pelindung bagi orang-orang yang baik dan sudah dibuktikan. Menurutnya, DKPP dibentuk bukan untuk memecat orang, tetapi untuk menjaga kehormatan penyelenggara Pemilu atau kehormatan institusi. “Jadi, tidak perlu dianggap
Manokwari, DKPP – Masih dalam acaraSosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015 di di Hotel Fujita Jl. Drs. Esau Sesa, Manokwari, Kamis (3/9) sore pada sesi diskusi dan tanya jawab, Anggota sekaligus juru bicara DKPP menjelaskan. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara
Manokwari, DKPP – Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015 di di Hotel Fujita Jl. Drs. Esau Sesa, Manokwari, Kamis (3/9) sore memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan diajukan oleh Panwaslu Kab. Manokwari Selatan yaitu soal Subyek dan Obyek berperkara di DKPP. Dr. Nur Hidayat Sardini menjelaskan siapa saja yang dapat menjadi Pengadu
Manokwari, DKPP – Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015 di Hotel Fujita Jl. Drs. Esau Sesa, Manokwari, Kamis (3/9) sore memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli DKPP RI, Dr. Syopiansyah Jayaputra ini sejumlah pertanyaan diajukan oleh peserta yang antusias mengikuti jalannya acara. Komisioner KPU Kab.
Manokwari, DKPP – Jika melihat data perkara di DKPP, pengaduan dari Papua Barat cukup banyak. Tahun 2013 DKPP menerima pengaduan sebanyak tiga perkara dan tahun 2014 sebanyak 18 perkara. Sementara tahun 2015 ada empat perkara dengan satu perkara dinyatakan dismiss dan sisanya masih dalam proses kajian. Hasil sidang DKPP tahun 2014 terhadap 18 perkara memutuskan,
Manokwari, DKPP – Saat menyampaikan materi pada Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015 di Hotel Fujita Jl. Drs. Esau Sesa, Manokwari, Kamis (3/9) anggota DKPP Dr. Nur Hidayat Sardini menjelaskan bahwa penanganan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh DKPP dijalankan melalui sebuah sidang kode etik yang bersifat terbuka. “Seluruh proses
Manokwari, DKPP – Kehadiran DKPP RI sebagaimana diatur dalam Undang-undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, menjadi tonggak penting bagi pembangunan demokrasi modern bangsa Indonesia. Demikian Anggota DKPP, Dr. Nur Hidayat Sardini dalam paparannya pada Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Manokwari, Papua Barat “Karena era ini menandai pentingnya etika penyelenggara pemilu sebagai