Aktivitas

Prof Jimly: Hakim Harus Secured From Politics

Jakarta, DKPP – Sudah seharusnya kekuasaan kehakiman itu bersifat independen dan tidak boleh terpengaruh oleh kekuasaan yang lain. Kekuasaan yudikatif dalam konsep trias politica mesti dijalankan. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menerangkan, konsep Trias Politica yang digagas Montesquieu berawal dari kekuasaan bersifat absolut. Seorang raja, dia memiliki kekuasaan bidang agama, juga dalam negara. Seorang raja yang

Prof Anna: Diberhentikan Karena Memang Terbukti Melanggar

Jakarta, – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Anna Erliyana menjelaskan bahwa lembaganya bukan lembaga pencabut nyawa. Lembaganya bertugas untuk mengjaga integritas penyelenggara Pemilu.  “Banyak penyelenggara pemilu yang dipecat. Akan tetapi, jumlah penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi itu jauh lebih banyak,” katanya saat menjadi  narasumber di acara Live Dialog Realitas Politik dengan tema Calon Tunggal di

DKPP Akan Periksa Anggota PPK Singaran Pati, Kota Bengkulu Selasa 27/10

Bengkulu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singaran Pati, Kota Bengkulu yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Selasa, 27 Oktober 2015. Sidang akan dimulai pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu. Ahmad Ahyan, selaku Teradu merupakan Anggota PPK Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu.

KPU dan Panwaslih Manggarai Barat Diperingatkan

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan hari ini, Senin (26/10) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat, dan kepada Pengadu Simeon Sofan Sofian yang merupakan anggota Panwaslih Manggarai Barat, dan Pihak Terkait Fidelis Santi dan Wigbertus Haryono yang merupakan Ketua dan anggota

DKPP Berhentikan 2 Penyelenggara Pemilu Terkait Perkara Pilkada

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (26/10), membacakan delapan putusan yang semua perkaranya berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Hasil dari delapan putusan tersebut, dua Teradu dijatuhi sanksi pemberhentian tetap. Dua Teradu yang diberhentikan semuanya dari KPU Kabupaten Fak-fak, Papua Barat. Keduanya adalah Zainuddin S Hakim (ketua) dan Janward Hindom (anggota). Sedangkan

Senin (26/10) DKPP Bacakan 15 Putusan Terkait Pilkada

Jakarta, DKPP – Sebanyak 15 putusan akan dibacakan DKPP pada Senin (26/10). Pembacaan dilakukan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu lt. 5, Jl. MH. Thamrin 14 Jakarta Pusat. Putusan yang akan dibacakan tersebut tersebar untuk beberapa daerah, antara lain Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara; Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat; Kota

Saut: Tidak Perlu Takut Dengan Etika

Kendari, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut Hamongan Sirait membuka  acara Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang bertema “Pencegahan  Pelanggaran Kode Etik Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Sulawesi Tenggara”, Rabu (21/10), bertempat di aula KPU Provinsi Sultra, Jl Khairil Anwar No.9 Kecamatan Puwatu, Kendari. Dalam kesempatan tersebut, Saut menyampaikan kepada peserta bahwa etika senantiasa

Ketua Bawaslu Prov Sultra: Mari Bangun Koordinasi

Kendari, DKPP- Kunci keberhasilan dalam etika adalah kekompakan dan kesolidan antara KPU dan Bawaslu, hal tersebut pernah diungkapkan oleh Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait. Mengamini pernyataan tersebut, ketua Bawaslu Provinsi Sultra Hamiruddin Udu dalam sambutan pembukaan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Rabu (21/10) meminta KPU dan Panwaslu penyelenggara Pilkada Serentak    9 Desember mendatang untuk membangun

Ketua KPU Prov. Sultra: Etika Penting Bagi Penyelenggara Pemilu

Kendari, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Provinsi Sultra, Rabu (21/10). Hadir dalam kegiatan ini, KPU dan Bawaslu Provinsi Sultra, Tim Pemeriksa Daerah DKPP untuk wilayah Sultra, dan penyelenggara pemilu di tujuh kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada Seretak pada 9 Desember 2015 mendatang. Ketujuh kabupaten itu yakni Kabupaten

5 Poin Kesimpulan Rapat KPU, Bawaslu, dan DKPP soal Calon Kepala Daerah yang Harus Mundur dari Jabatannya

Jakarta, DKPP- KPU, Bawaslu, dan DKPP hari ini, Selasa (20/10), mengadakan rapat tertutup membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Salah satu yang dibahas adalah persoalan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang disyaratkan harus mundur dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Diketahui ada delapan pejabat yang harus mundur dari jabatannya