Dokter Kandungan Nyalon Bupati Tapi Masih Praktik

Ternate, DKPP – “Seorang dokter spesialis kandungan yang berstatus pegawai negeri sipil merupakan kandidat calon bupati. Dia sudah mengundurkan diri dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil, namun dia masih berpraktik. Ini menjadi polemik di kami,” kata   Hasmin Mutalib, anggota KPU Kabupaten Halmahera Utara dalam acara sesi tanya jawab acara Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu Harus Bersyukur

Ternate, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) DR. Nur Hidayat Sardini mengatakan Pemilu pada zaman orde baru merupakan Pemilu yang bersifat formalitas dan hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Pemilu seperti dagelan, karena hasilnya sudah bisa diketahui pemenangnya.  “Pemilu sekarang tidak bisa ditebak,” katanya saat menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu Audiensi dengan Presiden Bahas Persiapan Pilkada Serentak

Jakarta, DKPP – Seluruh stakeholders kepemiluan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (03/11). Tujuan dari pertemuan ini adalah membahas mengenai detail persiapan Pilkada serentak yang pelaksanaannya sudah tinggal menghitung hari dalam waktu satu bulan ke depan. Hadir dalam pertemuan, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, seluruh komisioner KPU RI yang diketuai oleh Husni

Empat PPS Di Kec Lubuk Begalung Kota Padang Akui Terlambat Laksanakan Rapat Pleno Penetapan DPSHP

Padang, DKPP- Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Cangkeh Nan XII, Gates Nan XX, Batuang Toba Nan XX dan Tanah Sirih Piai Nan XX selaku Teradu dugaan pelanggaran kode etik nomor 75/DKPP-PKE-IV/2015 hadir dalam sidang pemeriksaan DKPP, Selasa (3/11). Selain Teradu, sidang yang digelar di kantor Bawaslu Provinsi Sumatra Barat ini juga dihadiri oleh Muhammad Isral, anggota Panwas Kota

Ada 27 Paslon yang Berpotensi Bakal Mengadukan ke DKPP

**** Kabupaten/Kota di Maluku Utara Ternate, DKPP – Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Syarani Sumadayo mengatakan bahwa di wilayahnya ada delapan daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada. Delapan daerah itu, Kota Ternate, Kota Tidore, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kepulauan Taliabu. “Ada 27

DKPP Akan Sosialisasi Kode Etik di Ternate

JAKARTA, DKPP â€“ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, di Hotel Vellya, Jalan Jati Lurus Ternate, Selasa (3/11) pukul 13.30 WIT. Kegiatan ini akan diikuti oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku serta seluruh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak di Provinsi

Empat PPS Di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Akan Diperiksa DKPP Terkait Proses Penetapan DPT/DPSHP

Jakarta, DKPP- Sebanyak 12 penyelenggara pemilu akan diperiksa DKPP. Pemeriksaan tersebut karena adanya  aduan dari Muhammad Isral. 12 penyelenggara tersebut terdiri atasketua dan anggota Kelurahan Cengkeh Nan XX, Kelurahan Gates Nan XX, Kelurahan Batuang Toba Nan XX, dan kelurahan Tanah Sirih XX di kecamatan Lubuk Begalung. Muhammad Isral, selanjutnya disebut sebagai Pengadu telah melaporkan PPS di empat kelurahan tersebut. Menurutnya, rapat

KPU Kab. Bulukumba dan PPK Kajang Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP – Ketua dan Anggota KPU Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), yakni Azikin Pateduri, Awaluddin, Ambar Rusnita, Rachmawati, dan Hasanuddin Salasa, serta Rusman Ketua PPK Kajang, Jumat (30/10), diperiksa oleh DKPP. Mereka diadukan oleh Andi Abdul Hakim, bakal calon Wakil Bupati Bulukumba. Sidang dipimpin oleh Anggota DKPP Valina Singka Subekti dan Saut Hamonangan Sirait, serta

Masalah APK, KPU Kota Denpasar di-DKPP-kan

Jakarta, DKPP- Kamis, 29 Oktober 2015 bertempat di ruang Daskrimti, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, DKPP menyidangkan Ketua, Anggota dan salah seorang staf KPU Kota Denpasar yakni I Gede John Darmawan, I Made Raka Suwarna dan Helmy Fathurrazy. Ketiganya diadukan oleh Panwas Kota Denpasar ke DKPP lantaran pencantuman logo Partai Golkar dalam Alat Peraga Kampanye (APK)