Aktivitas

Tercantum Dalam Susunan Kepengurusan Partai,Dua Anggota Panwaslu Kabupaten Pesisir Selatan Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP – Afrianto dan Novridol Rahman anggota Panwaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Jum’at (27/11) diperiksa DKPP. Mereka diadukan oleh Koordinator divisi Pencegahan dan Hubungan Antara Lembaga Bawaslu Provinsi Sumbar, Surya Efitrimen. Laporan ini, didasari atas temuan Bawaslu Provinsi Sumatra Barat yang menemukan bukti Teradu merupakan anggota dari DPC partai Demokrat. Bukti yang dimaksud adalah fotocopy SK DPP Partai Demokrat tentang susunan

Terkait Dugaan Ijazah Palsu Paslon, KPU Kota Balikpapan Disidang DKPP

Balikpapan, DKPP- Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu kembali menghadirkan empat Komisioner dan Sekretaris KPU Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), sebagai Teradu dalam perkara Ijazah salah satu paslon atas nama Sirajuddin. Sidang dengan nomor perkara 79/DKPP-PKE-IV/2015 dilakukan secara video conference dari Mapolda Sumut di Medan dengan Mapolda Kaltim di Balikpapan, (26/11). Pengaduan kali ini berasal dari

Balon Bupati Adukan Panwas Fakfak

Jakarta, DKPP –  Bakal Calon Bupati  Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Inya Bay mengadukan Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Fakfak. Mereka adalah Cyrillus Adopak, Dihuru Dekry Radjaloa, Gazali Letsion masing-masing sebagai ketua dan anggota Panwas Fakfak.  Inya Bay menjelaskan, ketua dan anggota diduga dengan sengaja tidak menindaklanjuti gugatan sengketanya, sehingga gugatannya melampui batas waktu pengajuan

KPU Bone Bolango Diadukan ke DKPP

Jakarta, DKPP –  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pengawasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo mempermasalahkan keputusan KPU Bone Bolango yang telah meloloskan dan menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati Ismet Mile dan Ishak Liputo. Pasalnya, Ismet masih berstatus narapidana dan mempunyai tunggakan hutang. Demikian  terungkap dalam sidang kode etik KPU Bone Bolango melalui video conference di Mabes Polri

Ketua DKPP Isi Rakor Stakeholder Pemilu di Kepri

Batam, DKPP- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Kamis (26/11), menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholder Pemilu di Kepulauan Riau. Ketua DKPP         Prof Jimly Asshiddiqie menjadi salah satu narasumber pada acara di Hotel Nagoya Hills, Batam, itu. Bersama Prof Jimly hadir juga Ketua Bawaslu RI Prof Muhammad dan Anggota Nasrullah. Prof Jimly menilai acara

Prof Jimly: Sesama Calon Jangan Saling Menjelekkan

Batam, DKPP – Sudah  menjadi hal yang lumrah jika persaingan dalam Pemilu selalu diwarnai saling ejek antar calon maupun pendukungnya. Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie meminta kebiasaan seperti itu tidak terjadi pada Pilkada 2015 ini. “Ketegangan dalam Pemilu itu salah satunya karena antar calon dan pendukung suka saling menjelekkan. Tidak usahlah seperti itu kalau kita

Teradu Merasa Diancam

Jakarta, DKPP – Zubair S Mooduto, anggota Panwas Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo mengadukan PPS Desa Kenari, Desa Lomuli, Desa Suka Damai, Desa Yipilo di Kecamatan Lemito dan Kecamatan Wanggarasi. Pengadu menilai bahwa para Teradu tidak melakukan verifikasi.  Bertindak selaku Ketua Majelis Prof. Anna Erliyana yang berada di Jakarta dan anggota majelis Prof. Yasin Tuloli, Maspa

Pengadu Tidak Siap Menunjukkan Alat Bukti

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang kode etik, Rabu (25/11), dengan Teradu Panwaslih Kabupaten Toba Samosir. Agenda sidang kali ini adalah pembuktian, yakni mendengar alat bukti rekaman dari pihak Pengadu yang pada sidang sebelumnya (13/11) dikabulkan majelis sidang. Junpiter Pakpahan, Ali Imransyah Harahap, dan Guntur Hutajulu selaku Teradu merupakan Ketua

Disangka Rangkap Jabatan, Ketua KPU Kab. Nabire Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP – Ketua Kab. Nabire, Peter Rumere Teradu tidak hadir dalam sidang lanjutan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang digelar secara video conference di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Selasa (24/11). Informasi yang diperoleh dari bagian persidangan, Teradu tidak  hadir di Mapolda Papua karena gangguan cuaca dalam penerbangan Nabire-Jayapura. Bertindak selau Ketua Majelis

NHS: Urusan Non Electoral Tumpang Tindih dengan Urusan Electoral

Semarang, DKPP – Sejumlah masalah muncul dalam tahapan Pilkada serentak yang akan digelar di 269 daerah pada 9 Desember 2015 mulai masalah klasik seputar DPT (daftar Pemilih tetap) hingga masalah terkait pencalonan. Namun di luar masalah dimensi electoral, ada sejumlah masalah dimensi non electoral.   Hal ini diungkapkan Dr. Nur Hidayat Sardini, anggota Dewan Kehormatan