Semarang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Endang Wihdatiningtyas mengatakan, Panwas Wonogiri merupakan penyelenggara Pemilu pertama dari daerah Jawa Tengah yang harus menjalani sidang kode etik. Sebelumnya, baik Pileg maupun Pilpres, daerah Jawa Tengah minim pengaduan. “Mudah-mudahan ini menjadi sebagai pembelajaran bagi penyelenggara-penyelenggara Pemilu yang lain di Jawa Tengah,†kata Endang anggota DKPP eks
Semarang, DKPP – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Hamid Noor Yasin- Wawan Setya Nugraha (Hamid-Wawan) menilai Panwas setempat tidak menindaklanjuti laporan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh tim pendukung kompetitor. Hal tersebut disampaikan oleh Paslon Hamid-Wawan melalui kuasa hukumnya, Purwanto dan Joko Widodo yang juga sebagai Pengadu, dalam sidang kode etik Panwas Wonogiri di
Jakarta, DKPP – Sekretaris Jenderal Bawaslu, Gunawan Suswantoro melantik dua pejabat struktural di lingkungan Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Gedung Bawaslu Lantai 4, Jakarta, Jumat (15/1) pukul 10.00 WIB. Keduanya adalah, Osbin Samosir sebagai kepala Bagian Administrasi Persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebelumnya menjabat Plt. Kepala Bagian Administrasi Persidangan. Kedua, Hartono, kepala Sub Bagian Risalah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP), Rabu (13/1) kembali memeriksa perkara dugaan kode etik yang dilakukan oleh anggota Panwascam Kedokanbunder M Soleh, Rabu (13/1). Setelah sebelumnya, Selasa (29/12) persidangan telah digelar namun berlangsung buka tutup karena Teradu tidak dapat hadir. Pemeriksaan perkara nomor111/DKPP-PKE-IV/2015 ini, diketuai oleh Ida Budhiati, didampingi anggota Tim Pemeriksa Daerah wilayah Jabar yakni Prof Nina Herlina
Jakarta, DKPP- Puluhan massa dari Kabupaten Asmat, Papua, berunjuk rasa di depan halaman Gedung Bawaslu, Jumat (8/1). Mereka menilai telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada serentak pada 9 Desember 2015 lalu. Dalam pers rilis Matheus Sena Kawem, koordinator lapangan menyampaikan, sebanyak 5.231 C6 tidak disampaikan di Distrik Agats. Di samping itu, KPU setempat tidak melaksanakan Pemilukada
Jakarta, DKPP- Sekelompok orang yang menamakan diriGerakan Peduli Pemilukada Bersih dari Rokan Hilir, Riau, Senin (11/1), melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DKPP, Gedung Bawaslu, Jakarta. Perwakilan pendemo kemudian diterima oleh DKPP di Media Centre Bawaslu untuk menjelaskan maksud dan tujuannya. Koordinator aksi Sahar mengungkapkan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati-Wakil Bupati di Rokan Hilir pada
Jakarta, DKPP – Ketidakhadiran Teradu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Hubertina Lennys Marlina, pada sidang yang digelar pagi ini (5/1) jam 10.00 WIB di ruang sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sangat disayangkan oleh Ketua Majelis. Menurut Prof. Anna Erliyana bahwa ini sidang kali kedua, seharusnya Teradu memanfaatkan kesempatan untuk membela diri
Jakarta, DKPP – Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Hubertina Lennys Marlina, kembali tidak hadir dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini (5/1). “Kami sudah menginformasikan kepada Teradu baik melalui surat, telepon, dan sms terkait pemanggilan sidang yang kedua ini. Kami juga meminta bantuan kepada kolega Teradu,
Jakarta, DKPP – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi berkunjung ke DKPP, Senin (4/1) pukul 13.15 WIB. Politisi Partai Hanura itu diterima langsung oleh Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie di ruang kerjanya, Gedung Bawaslu RI lantai 5, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Paginya, pukul 10.00 WIB, Yuddy dan rombongan berkunjung ke Bawaslu RI.
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini dalam acara Outlook DKPP Tahun 2016: Proyeksi dan Refleksi di Jakarta, Senin (28/12) menerangkan, telah terjadi pergeseran wilayah berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk ke DKPP. Sumatera Utara menempati peringat pertama. “Dari 369 pengaduan, ada lima provinsi yang terbanyak. Pertama, Sumut 84 pengaduan atau 21,21