Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (26/10), membacakan delapan putusan yang semua perkaranya berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Hasil dari delapan putusan tersebut, dua Teradu dijatuhi sanksi pemberhentian tetap. Dua Teradu yang diberhentikan semuanya dari KPU Kabupaten Fak-fak, Papua Barat. Keduanya adalah Zainuddin S Hakim (ketua) dan Janward Hindom (anggota). Sedangkan
Jakarta, DKPP – Sebanyak 15 putusan akan dibacakan DKPP pada Senin (26/10). Pembacaan dilakukan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu lt. 5, Jl. MH. Thamrin 14 Jakarta Pusat. Putusan yang akan dibacakan tersebut tersebar untuk beberapa daerah, antara lain Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara; Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat; Kota
Kendari, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut Hamongan Sirait membuka acara Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang bertema “Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Sulawesi Tenggaraâ€, Rabu (21/10), bertempat di aula KPU Provinsi Sultra, Jl Khairil Anwar No.9 Kecamatan Puwatu, Kendari. Dalam kesempatan tersebut, Saut menyampaikan kepada peserta bahwa etika senantiasa
Kendari, DKPP- Kunci keberhasilan dalam etika adalah kekompakan dan kesolidan antara KPU dan Bawaslu, hal tersebut pernah diungkapkan oleh Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait. Mengamini pernyataan tersebut, ketua Bawaslu Provinsi Sultra Hamiruddin Udu dalam sambutan pembukaan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Rabu (21/10) meminta KPU dan Panwaslu penyelenggara Pilkada Serentak 9 Desember mendatang untuk membangun
Kendari, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Provinsi Sultra, Rabu (21/10). Hadir dalam kegiatan ini, KPU dan Bawaslu Provinsi Sultra, Tim Pemeriksa Daerah DKPP untuk wilayah Sultra, dan penyelenggara pemilu di tujuh kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada Seretak pada 9 Desember 2015 mendatang. Ketujuh kabupaten itu yakni Kabupaten
Jakarta, DKPP- KPU, Bawaslu, dan DKPP hari ini, Selasa (20/10), mengadakan rapat tertutup membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Salah satu yang dibahas adalah persoalan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang disyaratkan harus mundur dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Diketahui ada delapan pejabat yang harus mundur dari jabatannya
Jakarta,DKPP – Saat ini, Selasa (20/10) sedang digelar pertemuan tripartit antara KPU, Bawaslu dan DKPP di Ruang Rapat Pleno DKPP, Gedung Bawaslu RI Lantai 5 JL. MH. Thamrin no. 14. Pertemuan ini dimulai pukul 14.30 WIB. Hadir dalam pertemuan ini Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie dan anggota Prof. Anna Erliyana. Dari Bawaslu; Prof. Dr. Muhammad,
Semarang, DKPP – “Pemimpin yang baik itu seperti guru. Tidak membiarkan muridnya masuk jurang sendiri, tidak bisa begitu. Maka ada istilah bahasa Inggris, “good leaders must know the way, shows the way and goes the way, jadi pemimpin yang baik itu dia harus tahu jalan, harus menunjukkan jalan dan dia pun jalan di jalan itu,â€
Jakarta, DKPP – Sebanyak tujuh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015. Tujuh kabupaten yang akan menggelar Pilkada yakni Kabupaten Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kolaka Timur, Buton Utara, Muna dan Wakatobi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu, memiliki
Semarang, DKPP – Masih dalam seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Youth Intellectual Conference and Woman National Conference 2015 (YICWNC), Minggu 11/10 di Semarang. Prof. Jimly memaparkan dua aspek dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah aspek persona sedangkan yang kedua adalah aspek sistem. “Semakin besar dan modern suatu organisasi, peranan sistem itu semakin penting. Semakin kecil suatu