Jakarta, DKPP – Sidang kode etik KPU Bengkalis, Rabu (13/4), kali ini menghadirkan seorang saksi ahli dari Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, Dr Ir Wagiono. Dia dihadirkan Pengadu untuk menjelaskan mengenai keabsahan legalisir ijazah salah seorang kandidat kepala daerah dalam Pemilukada Bengkalis 2015. Untuk diketahui bahwa, Pengadu, Rahmat Zaini dkk selaku kuasa dari
Jakarta, DKPP- Ketua dan anggota KPU Kab Gowa diperiksa DKPP, Selasa (12/4). Mereka diadukan oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati, Andi Maddusila dan Wahyu Permana melalui kuasa hukumnya Ahmad Irwandi Lubis dkk. Perkara nomor registrasi 78/DKPP-PKE-V/2016 tersebut, didasari oleh tindakan para Teradu yang memindahkan lokasi rekapitulasi suara dari kantor kecamatan ke SMK Grafika. Menurut Teradu,
Jakarta, DKPP – Seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI dites urin oleh Tim BNNP DKI Jakarta, Selasa (12/4). Tujuannya untuk memeriksa sekaligus memastikan bebas narkoba. Mereka juga diperiksa mata dan kedua lengan oleh tim dokter BNNP DKI Jakarta. Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro menyampaikan, pemeriksaan ini untuk memastikan kepada publik bahwa pegawai di
Pangkalpinang, DKPP-Bertempat di hotel Novotel, Kepulauan Bangka Belitung, Valina Singka bersama dengan ketua dan anggota DKPP memberikan materi penegakan kode etik penyelengara Pemilu kepada ketua dan anggota KPU dan Bawaslu provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah, KPU Kabupaten Bangka Barat, KPU Kota Pangkal Pinang beserta kepala sekretariatnya. Dalam kesempatan tersebut,
Pangkalpinang, DKPP- Semenjak didirikan pada tahun 2012 hingga April 2016, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutus 722 perkara dengan total Teradu sebanyak 2826 orang. Dari total tersebut, sebanyak 1189 orang dinyatakan bersalah karena terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Sebanyak 713 orang dijatuhi hukuman peringatkan, 27 orang diputuskan berhenti sementara, dan sebanyak
Pangkalpinang, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sosialisasi penegakan kode etik penyelenggara Pemilu se-Provinsi Kep. Bangka Belitung, Sabtu (9/4). Kegiatan berlangsung secara simultan di dua tempat yakni hotel Novotel Provinsi Bangka Belitung dan di Hotel BW Suite Belitung. Dalam pertemuan yang berlokasi di Novotel hadir ketua dan enam anggota DKPP yakni Prof Jimly Ashiddiqie,
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (7/4), memeriksa mantan Ketua KPU Kota Manado, Sulawesi Utara, Eugenius Paransi. Perkara ini terkait keputusan KPU Manado yang meloloskan kembali calon Walikota Manado Jimmy Rimba Rogi pada Pemilukada 2015 setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sidang yang digelar melalui video conference di Kantor KPU dan Kantor KPU
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (6/4), membacakan putusan untuk perkara KPU Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Dalam salah satu amar putusannya, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Sorong Selatan Aristoteles R. Maituman. “Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I atas nama Aristoteles R. Maituman selaku Ketua merangkap Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Toni Indrayadi, Arifman, Thabri Aris, (Teradu I, II dan III) masing-masing sebagai sebagai mantan ketua dan anggota Panwaslu Kota Sungai Penuh tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Penyelenggara Pemilu di masa datang. Hal tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan enam Putusan di Jakarta, Rabu (6/4/2016). Ketua majelis Jimly Asshiddiqie, anggota Nur Hidayat Sardini,
Jakarta, – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi luapan kekecewaan peserta Pemilu. DKPP sebagai kanalisasi, ketika penyelenggara Pemilu dianggap tidak beres. Anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa jumlah pengaduan yang masuk ke lembaganya banyak. Selama DKPP berdiri ada 2.236 perkara. Dari jumlah tersebut tidak semua perkara yang diadukan masuk sidang pemeriksaan. Ada 1.524 perkara yang ditolak