Jakarta, DKPP- Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) 2015 menyisakan banyak catatan, di antaranya adalah soal pengaturannya. Pengaturan Pemilukada 2015, yang regulasi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinilai memiliki banyak kelemahan yang dapat menghambat proses pelaksanaan Pemilukada. Bersama KPU, Bawaslu, masyarakat pegiat Pemilu, dan media massa pada Rabu (10/2) DKPP menggelar diskusi untuk
Jakarta, DKPP – Formulir C6-KWK kurang lengkap, ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, terpaksa harus mengikuti sidang kode etik. Pasalnya, oleh Panwas setempat selaku Pengadu, dinilai tidak profesional. Sidang berlangsung melalui video conference di ruang Sidang DKPP dan kantor Bawaslu Kalimantan Tengah, Selasa (9/2) tadi pagi pukul 09.00 WIB. Selaku Ketua majelis Ida
Pekanbaru, DKPP – Sidang dugaan pelanggaran kode etik DKPP dengan Teradu Anggota Panwas Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Rudy Iskandar Zulkarnain, diwarnai saling bantah antara Teradu dengan koleganya sesama penyelenggara pemilu. Hal ini terungkap saat Pengadu menerangkan secara detail dalil aduan terkait calon petaha yang melakukan pergantian jabatan sebelum 6 bulan masa jabatan berakhir. “Saat
Pekanbaru, DKPP – Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Rudy Iskandar Zulkarnain, kembali menjalani sidang pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (4/2). Pada sidang sebelumnya, yang digelar (27/1) Teradu mengakui telah lalai dalam meminjamkan mobil dinas Panwas. Sidang kali kedua ini berlangsung alot karena Teradu selalu membantah dan mengelak dari semua aduan yang dituduhkan
Jakarta, DKPP- KPU, Bawaslu, dan DKPP, Jumat (5/2), menggelar rapat tiga lembaga (tripartit) di ruang rapat DKPP, Jakarta. Salah satu hasil rapat, tiga lembaga ini menyetujui untuk menyusun buku laporan kinerja selama lima tahun masa jabatan. Untuk diketahui, para Anggota yang duduk di tiga lembaga tersebut periode jabatannya adalah 2012-2017, atau kira-kira setahun lagi mereka
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kamis (4/2) menggelar sidang pemeriksaan dengan Teradu Panwas Kab Muna, mereka adalah Mahiluddin Naga, Rustam, dan Al Absal Naim. Pemeriksaan yang diketuai oleh Saut Hamonangan Sirait dengan didampingi Tim Pemeriksa Daerah wilayah Sulawesi Tenggara, Ramly, Deity Yuningsih, Hamiruddin Udu, dan La Ode Abdul Natsir. Sidang ini adalah sidang pertama
Jakarta, DKPP- KPU, Bawaslu, dan DKPP hari ini, Senin (1/2), menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI. RDP membahas soal evaluasi Pemilukada 2015. Ketua DKPP Prof Jimly memaparkan kinerja DKPP dari mulai berdiri pada 12 Juni 2012. Secara khusus, Prof Jimly juga melaporkan penanganan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu selama
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jum’at (29/1) menerima audiensi dari Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P’45). Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang sidang DKPP, Jl MH Thamrin 14 Jakpus, Sekjen DPP LAKI P’45 H. M. Hasbi Ibrohim menyoal tentang permasalahan sistem dalam kepemiluan yang dinilainya perlu ada pembenahan. “Pecat dan memecat bukan
Jakarta, DKPP- Empat komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan (nonaktif) yaitu Syukur M Saleh (ketua) serta Sarni La Etje, Fahris H Madan, dan Alfian Hasan (anggota), hari ini Kamis (28/1), menyampaikan pokok pengaduannya terhadap ketua dan anggota KPU Maluku Utara (Malut) di hadapan sidang etik DKPP. Salah satu pokok pengaduannya adalah soal penonaktifan mereka oleh KPU
Jakarta, DKPP- KPU Provinsi Maluku Utara (Malut) menolak dituduh telah meloloskan dua Anggota KPU Kabupaten Taliabu, Malut, yang dinilai bermasalah. Melalui anggotanya, Kasman Tan, KPU bersikukuh bahwa keputusannya meloloskan dua Anggota KPU Taliabu yaitu Safrudin Mohalisi dan Asrarudin La Ane sudah tepat, karena keduanya memang memenuhi syarat menjadi komisioner KPU Kabupaten. Tuduhan itu disampaikan oleh