Manokwari, DKPP-Ketua dan anggota KPU dan Panwas Kab Sorong Selatan jalani sidang ke-2, Rabu (16/3). Pemeriksaan yang bertempat di aula Polda Papua Barat ini diramaikan oleh hadirnya saksi dari para pihak. Pengadu yang merupakan Paslon nomor urut 2 atas nama Dhortheis Sesa dan Lukman Kasop yang diwakili oleh kuasa hukumnya Dian Farizka. Menghadirkan sebanyak empat
Manokwari, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kembali menggelar sidang setempat untuk menyelesaikan pekerjaan rumah usai Pemilukada serentak 9 Desember 2015. Hadir di provinsi Papua Barat, Rabu (16/3) DKPP menggelar pemeriksaan dua perkara sekaligus yang digelar secara bergantian. Pertama, perkara dengan Teradu ketua dan dua anggota KPU Kab Manokwari Selatan. Kedua, perkara dengan Teradu ketua dan anggota
Jakarta, DKPP- Rangkaian pemilukada serentak memang telah usai namun dari pelaksanaan yang baru pertama kali serentak di Indonesia tersebut menyisakan sejumlah kekurangan yang menjadi permasalahan. Hal ini terungkap dalam Seminar Nasional Evaluasi Pilkada Serentak 2015 dengan tema “Catatan Terhadap Pilkada Serentak, Transisi Gelombang Pertama Menuju Pilkada Serentak Nasional†yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Tata Negara
Jakarta, DKPP- Ketua dan Anggota KPU Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan diadukan ke DKPP terkait pelaksanaan Pemilukada Serentak 2015. Dalam sidang kedua yang dilaksanakan Rabu (16/03), para Teradu didalilkan tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu karena tidak menanggapi secara serius laporan setiap permasalah yang terjadi di lapangan. Pengadu dalam perkara Nomor 55/DKPP-PKE-V/2016 adalah
Manokwari, DKPP- Ketua dan dua anggota KPU Kab.Manokwari Selatan, Abraham Ramandei, Francis Edward Makabory dan Korinus Busna diperiksa DKPP, Rabu (16/3). Menurut Pengadu Maxi Nelson Ahoren, para Teradu telah memalsukan identitas dalam memenuhi persyaratan sebagai anggota KPU. “Mereka bukan masyarakat Manokwari Selatan,†kata Maxi. Para Teradu, lanjut Maxi, menggunakan surat keterangan untuk memenuhi syarat administrasi sebagai anggota KPU di
Jakarta, – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang kode etik KPU Kabupaten Supiori, dan KPU serta Panwas Nabire pada Rabu (16/3). Lokasi sidang bertempat di di Kantor KPU Provinsi Papua, Jl. Soa Siok Dok II Kota Jayapura. Sidang ini melibatkan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dengan ketua majelis Nur Hidayat Sardini. Sidang kode etik KPU dan Panwas
Jakarta, DKPP – Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang bertindak sebagai Teradu juga didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuka kotak suara. Saat menyampaikan pokok aduan, Pengadu menyatakan bahwa Teradu 1 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum. “Teradu 1 melakukan pembukaan kotak suara demi kepentingan memenangkan salah satu
Jakarta, DKPP – Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, harus menjalani sidang pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini (14/3). Mereka dituduh telah meloloskan Pasangan Calon (Paslon) Perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan dukungan. Zaenal Ruma, Arief Budiman, Sukman, Muktar Muiz, Nuzul Fitri duduk sebagai Teradu dalam sidang yang digelar di
Jakarta, – Selama pelaksanaan Pemilukada serentak tahun 2015, tidak lepas dari masalah. Hal ini berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut DKPP Saut H Sirait, selama tahun 2015 DKPP telah menerima sebanyak 247 perkara. Daerah yang paling banyak adalah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 45 perkara. Kedua, daerah Jawa Timur sebanyak
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pdt. Saut H Sirait menerangkan ada beberapa potensi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam Pemilukada serentak. Potensi ini diketahui hasil dari focus group discussion (FGD) di sejumlah provinsi yang diselenggarakan DKPP. Ada tujuh kategori, salah satunya adalah dalam bidang administrasi. Permasalahan yang mengemuka seperti penetapan daftar