Aktivitas

NHS: Undang-Undang Pemilukada Baru Harapkan Peran Bawaslu Signifikan

Jakarta, – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini mengapresiasi dengan pengesahan Undang-Undang Pemilukada Tahun 2017. Ia memberikan catatan terhadap Undang-undang tersebut.   Nur Hidayat yang juga ketua Bawaslu periode 2018-2011 itu mengatakan, undang-undang baru ini telah memberikan penguatan terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu bisa mendiskualifikasi pasangan calon bila melakukan pelanggaran seperti

Ketua DKPP: Jatim Sebagai Praktik Demokrasi Lokal di Indonesia

Batu, DKPP – Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie dalam acara Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Dan Tata Cara Penyampaian Dukungan Syarat Calon Perseorangan yang diselenggarakan KPU Kota Batu, Jumat (3/4), menyatakan secara simbolik bahwa Pilwali Kota Batu yang akan diselenggarakan pada 2017 mendatang sangat penting. Jawa Timur menjadi kawasan istimewa sebagai praktik demokrasi lokal di Indonesia dan

Kekeliruan dalam Sistem Pemilihan Serentak

Malang, DKPP – Saat menyampaikan Kuliah Umum di Universitas Brawijaya (3/4), Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa Pilkada serentak yang telah dilaksanakan mulai 2015 lalu, dinilai kurang pas terhadap mekanisme UUD 1945. Menurutnya, ketika Pasal 22E UUD 1945 dirumuskan, niat awalnya ialah Pemilu Eksekutif Dan Pemilu Legislatif dibarengkan. Sementara sekarang ini yang diserentakkan ialah

Siklus Kekuasaan adalah Ruh Demokrasi

Malang, DKPP – Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, dalam Kuliah Umum di Universitas Brawijaya, Jumat (3/6) menyatakan bahwa ruh demokrasi ada dua yakni, kekuasaan yang dipergilirkan dan kekuasaan yang tidak dimonopoli. “Pemilihan Umum adalah core bisnis demokrasi modern. Inti demokrasi adalah kekuasaan yang  dipergilirkan, sehingga siklus kekuasaan menjadi ruhnya demokrasi. Siklus kekuasaan dipergilirkan dan kekuasaan

Kuliah Umum Ketua DKPP di Universitas Brawijaya

Malang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Jimly Asshiddiqie, didaulat mengisi kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jumat (3/6). Acara yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Malang ini, mengusung tema “Penataan Sistem Regulasi dalam Pemilihan Umum Serentak”. Dalam kesempatan ini, Jimly menyatakan bahwa revisi Undang –Undang tentang Pemilihan

Jelang Ultah Keempat, DKPP Susun Buku Laporan Tahunan

Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan masuk usia empat tahun pada 12 Juni 2016 ini. Sejumlah agenda telah disiapkan untuk menyambut hari kelahiran tersebut, salah satunya adalah pembuatan buku laporan tahunan. “Sudah menjadi tradisi, setiap ulang tahun DKPP selalu membuat laporan tahunan dalam bentuk buku. Ini sebagai bagian dari akuntabilatas DKPP,” ungkap Tenaga

Jawaban Ketua KPU Kota Dumai terkait Tuduhan Rangkap Jabatan

Jakarta, DKPP – Ketua KPU Kota Dumai, Darwis, diperiksa DKPP, Rabu (6/1). Pengadu, Hasan Nasution menuduh Darwis telah merusak integritas penyelenggara Pemilu karena rangkap jabatan.  Dalam sidang pemeriksaan  yang berlangsung secara video conference di ruang sidang DKPP, Jakarta dan  kantor Bawaslu Provinsi Riau terungkap bahwa Darwis selain menduduki jabatan sebagai ketua KPU Kota Dumai, juga

Masalah yang Terungkap pada FGD Sesi Pertama

Medan, DKPP – Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Grand Angkasa Kota Medan, Kamis 26/5, DKPP mengundang 18 penyelenggara pemilu tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Mereka adalah KPU Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, KIP Aceh, KPU Kota Medan, Subulussalam, Tanjung Pinang, Padang, KPU Kabupaten Nias Selatan, Simalungun, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan,

DKPP Inisisasi FGD untuk Susun Laporan Komprehensif ke Presiden

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan lembaga penyelenggara pemilu yang bersentuhan langsung dengan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana KPU dan Bawaslu. Meskipun demikian permasalahan penyelenggaraan pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung hampir seluruhnya bersentuhan dengan DKPP. Data per 16 Mei 2016, sebanyak 1.495 pengaduan dan/atau laporan ditolak dan 752 pengaduan dan/atau laporan

Ketua KPU RI Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Rabu (25/5). Perkara yang teregistrasi dengan nomor 96/DKPP-PKE-V/2016 ini, diadukan oleh Alamsyah Hanafiah selaku kuasa hukum dari Agus Makmur Santoso. Diungkapkan dalam persidangan bahwa Agus Makmur Santoso memiliki keterkaitan terhadap perkara etik ketua KPU RI. Karena, dia merupakan pengganti dari Agus Gumiwang