Aktivitas

Tingkatkan Kinerja, DKPP Selenggarakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Untuk Sekretariat

Bogor, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) menggelar kegiatan yang bertema “Peningkatan Kapasitas Jajaran Biro Administrasi”, Kamis (24/11). Kegiatan yang diselenggarakan di Bogor ini, tidak hanya diikuti oleh sekretariat DKPP, juga mengundang sekretariat KPU dan Bawaslu. Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, dalam sambutannya menyampaikan lima  tujuan dari kegiatan ini. Pertama, untuk menambahkan pengetahuan dan kemampuan

Nelson Bantah Surat Edaran Bawaslu Hanya Berkaitan dengan Kasus Pemilukada Kota Kupang

Jakarta, DKPP- Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak, Rabu (23/11), menjalani sidang kode etik penyelenggara Pemilu di Kantor DKPP, Jakarta. Nelson yang juga koodinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran Bawaslu diadukan oleh Hendriyanus R Tonubessi, kuasa dari Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT) Jefirston Riwu Kore. Nelson dianggap bertanggung jawab atas terbitnya Surat Edaran Bawaslu

DPR Provinsi Papua Barat Berkonsultasi ke DKPP

Jakarta, – Enam anggota Panitia Kerja (Panja) DPR Papua Barat berkonsultasi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (23/11) pukul 14.00 WIB.  Rombongan diterima oleh Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, Anggota Anna Erliyana,  Sekjen Bawaslu/DKPP Gunawan Suswantoro, dan Tenaga Ahli DKPP Dr. Firdaus. Adapun rombongan Panja itu adalah Arifin, H Harbi, Abraham G Gaman, Rachmat C Sinamur, Saharudin, dan

Perkenalkan Peradilan Etika, DKPP Bangun Kerjasama Dengan Universitas Trisakti

Jakarta, DKPP-Ketua DKPP, Prof Jimly Asshiddiqie menandatangai memorandum of understanding (MoU) dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jumat (11/11). Adanya nota kesepahaman ini bertujuan untuk memperkenalkan peradilan etika kepada akademisi di bidang hukum dan politik terutama di lingkungan universitas Trisakti. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat DKPP, hadir Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti yakni Dr.

Dinilai Pengurus Parpol, Anggota Panswascam Kebayoran Lama Disidang

**** Panwas Menilai Masih Pengurus Partai Jakarta, DKPP – Evy Yusmiarty, Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Kebayoran lama terpaksa harus berurusan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dia diduga oleh Panwas Kota Administrasi Jakarta Selatan masih menjadi pengurus partai. Dalam sidang, Kamis (10/11) pukul 09.30, Ahmad Ary Masyhuri, Pengadu, mendalilkan bahwa Evy selaku Teradu tercatat dalam kepungurusan

Ketua DKPP: SARA Jangan Dijadikan Permasalahan dalam Pemilukada

Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie menerima kunjungan dari pengurus INTI (Perhimpunan Indonesia Tionghoa) dan MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia), Senin (7/11). Dalam pertemuan tersebut, yang juga dihadiri oleh awak media, Jimly menjelaskan bahwa semua warga Indonesia yang lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia sejak lahir maka dia memiliki hak yang

NHS: FGD untuk Evaluasi, Gali Problematika dan Usulan Perbaikan

Sentani, DKPP –  Berdasarkan Inpres No 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Lembaga Negara baik Kementerian maupun Non-Kementerian wajib melaporkan hasil kinerja lembaga mereka. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara DKPP, Dr. Nur Hidayat Sardini dalam sambutan acara Focus Group Discussion “Problematika, Evaluasi, dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu”. Acara digelar di Ruang Cendrawasih  Hotel Grand

Saut: Evaluasi Harus Menghasilkan Nilai Tambah

Sentani, DKPP – Evaluasi berasal dari kata value yang artinya nilai. Bernilai berarti memiliki manfaat, makna terhadap proses-proses dari kehidupan yang disebut negara, bangsa dan masyarakat. Demikian Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Saut H. Sirait saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Rabu (26/10). “Tinggal kini kita menilai diri sendiri apakah kita ini bernilai atau

Saut: Penyelenggara Jangan Pernah Gentar Menghadapi Masalah

Sentani, DKPP –  Saat ini Pilkada serentak memasuki babak kedua. Ada 101 daerah di Indonesia yang akan menggelar Pilkada serentak pada tanggal 15 Pebruari 2017. Di Provinsi Papua sendiri ada sebelas Pilkada sedangkan di Papua Barat ada empat, sehingga keseluruhan Pilkada serentak untuk  di wilayah Papua  berjumlah 15 daerah. Saut H. Sirait, anggota DKPP saat

DKPP Gelar FGD Evaluasi Pilkada Serentak 2015 Di Sentani Papua

Sentani, DKPP – Konsolidasi demokrasi pemilu berintegritas tidak hanya terletak pada integritas penyelenggara pemilu tetapi integritas sistem penyelenggaraan pemilu, di mana penyelenggara pemilu hanya salah satu determinan faktor bagi tegaknya demokrasi pemilu berintegritas. Terkait dengan hal tersebut, DKPP menginisisasi Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu bersama seluruh