Jayapura, DKPP – Sidang kedua dengan Teradu ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura atas nama Ronald M. Manoach kembali di gelar DKPP, Kamis (20/4). Sebelumnya, sidang pertama yang beragendakan pembacaan dalil aduan dan mendengarkan jawaban dari Teradu telah digelar pada Sabtu (1/4) lalu. Mengawali pemeriksaan, majelis sidang yang dipimpin oleh Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait dengan didampingi
Jakarta, DKPP- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta putaran kedua digelar Rabu (19/4/2017). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengisi momentum tersebut dengan memantau langsung jalannya pilkada. Tim dipimpin oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi dua Anggota yaitu Endang Wihdatiningtyas dan Ida Budhiati serta Kepala Biro Ahmad Khumaidi. Tempat yang dikunjungi adalah TPS di
Kupang, DKPP – Masih dari sidang kode etik dengan Teradu ketua dan anggota KPU Kab. Lembata Selasa (18/4). Kali ini para Teradu Petrus Payong Pati, Barnabas H. Nd Marak, Gabriel Tobisona, Yusuf Maswari Paokuma, dan Carles Primus Kia diadukan oleh Pengadu atas nama Viktor Mado Watun. Inti aduan perkara No. 58/DKPP-PKE-VI/2017 adalah bahwa Teradu, ketua dan anggota KPU Kabupaten
Kupang, DKPP – Ketua dan anggota KPU Kab. Lembata saat ini Selasa (18/4) tengah menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka adalah, Petrus Payong Pati, Barnabas H. Nd Marak, Gabriel Tobisona, Yusuf Maswari Paokuma, dan Carles Primus Kia. Ada dua Pengadu yang mengadukan mereka dengan tuduhan yang berbeda. Pengadu perkara No. 51/DKPP-PKE-VI/2017 adalah Yohanes Viany K. Burin Calon
Kupang, DKPP – Petrus Pattyona Kuasa khusus Pengadu Yohanes Viany K. Burin, Calon Wakil Bupati Lembata dan Herman Yosef Loly Wutun meminta ketua majelis untuk mengklarifikasi terkait legalitas sidang kode etik yang digelar di kantor Bawaslu Provini Nusa Tenggara Timur, Selasa (18/4). “Saya minta klarifikasi dari ketua majelis mengenai sidang ini, karena walaupun sidang sudah
Kupang, DKPP – Ketua dan anggota KPU Kab. Lembata harus menjalani sekaligus dua sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, Selasa (18/4). Para Teradu adalah, Petrus Payong Pati, Barnabas H. Nd Marak, Gabriel Tobisona, Yusuf Maswari Paokuma, dan Carles Primus Kia. Mereka diadukan oleh Yohanes Viany K. Burin Calon Wakil Bupati Lembata dan Herman Yosef
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengimbau para pihak untuk tidak memobilisasi massa pada saat pelaksanaan pungut hitung Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Warga DKI Jakarta pun agar jangan ikut-ikutan berunjuk rasa pada hari H. Selain dilarang, tujuannya untuk menciptakan kondusivitas politik dan keamanan selama pelaksanaan Pilkada putaran kedua. “Semua
Jakarta, DKPP – Perkumpulan Cinta Ahok kembali mengadukan Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, Senin (17/4). Bersama dengan kuasa hukumnya, mereka datang langsung ke kantor sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jalan MH Thamrin No. 14 Jakarta Pusat. Melalui siaran persnya, perwakilan dari Perkumpulan Cinta Ahok, Yuliana Zahara Mega, menyampaikan bahwa dalam debat putaran kedua ada
Kendari, DKPP – Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara La Ode Masrizal Masud harus menjalani sidang kode etik penyelenggara Pemilu, Kamis (12/4) pukul 15.00 WIT. Pasalnya, KPU Kabupaten Buton Selatan tidak meloloskan salah satu pasangan bakal calon menjadi calon dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan 2017 melalui jalur
Depok, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) merupakan lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu. Secara umum, tugas dan wewenang DKPP adalah untuk menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Dalam rangka mewujudkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, DKPP melakukan rangkaian kegiatan terstruktur dan tersistematis. Tidak saja meliputi penindakan sesuai ketentuan