Aktivitas

Independensi Penyelenggara Pemilu Amanat Undang-Undang Dasar

Bali, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono mengatakan ada perbedaan yang sangat substansial antara etika dengan hukum. Etika semestinya meng-internalized pada diri penyelenggara Pemilu secara otomatis. Pasalnya, pendekatan hukum itu peraturan-peraturannya harus dipelajari dulu. Sementara pendekatan etika, muncul dengan sendirinya. Misalnya, terkait independensi. Menjelang Pemilu, salah seorang calon peserta Pemilu mengajak kita ketemu di cafe.

Optimalkan Tugas Penanganan Pelanggaran Kode Etik, DKPP Bersinergi dengan Bawaslu

Bali, DKPP – Malam ini diselenggarakan Rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi se-Indonesia dan Peningkatan Kapasitas Staf Sekretariat Panwaslu/Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik di Tanjung Benoa, Bali, Minggu (10/12/2017) di Bali. Acara ini dihadiri oleh Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia, dan staf Sekretariat Panwaslu/Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan dan Bali.  Dari DKPP yang hadir,

DKPP Gelar Rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi Se-Indonesia Dan Peningkatan Kapasitas Staf Sekretariat Panwaslu Kab/kota Di Bali

Bali, DKPP –  Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 21 Juli 2017 lalu. Hal tersebut berdampak bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pokok-pokok perubahan dalam UU No 7 Tahun 2017 antara lain perubahan terkait penyelenggara pemilu, perubahan syarat anggota penyelenggara pemilu, perubahan kewenangan,  penyelenggaraan pemilu,

Bernad: Sekretariat Akan Dukung Kebijakan Terkait Penelitian Ilmiah DKPP

Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta jajarannya. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan fungsi-fungsi peradilan pada umumnya, yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara, maka fungsionalitas DKPP adalah sama mulianya (officium nobile)

Riset Putusan DKPP 2012 -2017 Untuk Perbaikan Lembaga

Bogor, DKPP – Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tergolong unik. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenangnya menangani kepemiluan, namun DKPP bukanlah lembaga penyelenggara Pemilu tetapi di sisi lain seluruh pelaksanaan mandatnya menerapkan prinsip-prinsip seperti lembaga peradilan (riset dilakukan sebelum pengundangan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Selain Buku, DKPP Perlu Siapkan Executive Summary

Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Muhammad mengapresiasi terhadap tim penyusun Buku Laporan Kinerja DKPP 2017.   “Saya surprise karena tim ini bisa mengumpulkan informasi yang sangat kaya,” katanya saat memberikan arahan terhadap tim penyusunan buku ini, Rabu (6/12) di Bogor.   Prof Muhammad menambahkan, untuk Buku Laporan Kinerja DKPP 2017 perlu disiapkan executive summary-nya.  Executive summary

DKPP Perlu Lebih Dekat dengan Generasi Millenials

Bogor, DKPP –  Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  (DKPP) Alfitra Salamm mengatakan bahwa tantangan lembaganya di zaman sekarang adalah lebih mendekatkan diri kepada  generasi millenals “Memang lembaga ini hanya bersifat pasif. Hanya berdasarkan laporan yang masuk, akan tetapi kondisi pasif ini kerap mendapatkan masukan dari berbagai pihak agar DKPP juga aktif,” katanya saat memberikan arahan

Ida: Tiga Arah Kebijakan DKPP Periode 2017-2022

Bogor, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membangun tradisi keterbukaan kepada publik melalui dua kegiatan utama, pertama Laporan Tahunan (Annual Report) yang digelar saat DKPP memperingati tahun kelahirannya setiap tanggal 12 Juni. Annual Report memuat laporan seluruh kinerja DKPP dalam satu tahun kerja. Kedua, Laporan Akhir Tahun yang dinamakan “Outlook DKPP: Refleksi dan Proyeksi”,  yakni

Rapat Evaluasi Adalah Tradisi Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Tugas

Bogor, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono dan Anggota DKPP,      Prof Muhammad dan Ida Budhiati mengapresiasi kinerja sekretariat Biro administrasi DKPP. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Rapat Evaluasi Hasil Pendampingan Staf Penerimaan Pengaduan Panwaslu Kab/Kota, yang bertempat di The Hotel 101 Bogor, Senin (4/12). “Saya mengapresiasi sampai tahap ini apa yang telah

DKPP Gelar Evaluasi Hasil Pendampingan Staf Penerimaan Pengaduan Di Panwaslu Kabupaten/Kota

Bogor, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) gelar rapat untuk mengevaluasi hasil pendampingan staf penerimaan pengaduan di Panwaslu kabupaten/kota yang sudah dilakukan di 20 daerah, Senin (12/4) bertempat di hotel 101 Bogor. Dua puluh daerah tersebut terdiri atas Kota Cirebon, Kab Cirebon, Kab Kuningan, Kota Malang, Kota Kediri, Kab Tulungagung, Kab Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab