Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa perkara dugaan pelanggaran kode etik nomor 25/DKPP-PKE-VII/2018, Kamis (15/2). Teradunya Dahlia, Aminuddin Baharuddin, Muslimin, Mansyur, dan Abdul Haris, ketua dan anggota KPU kabupaten Sidenreng Rappang. Bertempat di Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sidang dipimpin Anggota DKPP Prof. Muhammad didampingi anggota majelis Prof. Anwar Borahima (TPD unsur
Magelang, DKPP – Tahun 2018 adalah tahun politik karena pada tahun ini Indonesia kembali akan menggelar Pilkada pada Juni 2018. Pilkada 2018 akan diikuti oleh 171 daerah, lebih banyak dibandingkan Pilkada 2015 dan Pilkada 2017. Ada 17 provinsi yang akan menggelar Pemilihan Gubernur, Pemilihan Walikota di 39 kota, dan Pemilihan Bupati di 115 kabupaten. Saat ini
Makassar, DKPP – Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Hal itu disampaikan Anggota DKPP Prof. Muhammad saat menjadi narasumber dalam Deklarasi Tolak Politik SARA dan Lawan
Makassar, DKPP – Dalam pemilu demokratis, ada lima syarat yang harus dipenuhi. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DKPP Prof. Muhammad dalam kegiatan rapat koordinasi dengan stakeholder dengan tema “Deklarasi Tolak & Lawan Politik Uang dan Politisi SARA untuk Pilkada 2018â€. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan bertempat di Hotel Grand Clarion Makassar, Rabu, (14/2). Menurut Prof Muhammad
Jakarta, DKPP – Perlunya penyelenggara Pemilu yang berkomitmen, proses seleksi demokratis dan juga tim seleksi yang memiliki kredibilitas. Itulah syarat agar menghasilkan penyelenggara Pemilu yang profesional dan berkualitas. Demikian kesimpulan dalam diskusi Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) yang diselenggarakan oleh Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan didukung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan tema
Makassar, DKPP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Pleno Terbuka pengundian nomor urut dalam Pilkada Sulawesi Selatan tahun 2018 di Hotel Four Points Makassar, Selasa (13/2). Hasilnya, pasangan Nurdin Halid – Abdul Qahhar Muzakkar mendapat nomor urut 1, paslon Agus Arifin Nu’mang – Tanri Balilamo nomor urut 2, paslon Nurdin Abdullah
Kendari, DKPP-Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Alfitra Salam menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2018, Senin (13/2). KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rapat pleno terbuka yang menetapkan tiga pasangan calon yakni Asrun-Hugua yang diusung PAN, PDIP, PKS, Gerindra dan Partai Hanura.
Surabaya, DKPP – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menetapkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sebagai calon Gubenur dan Wakil Gubenur Jatim nomor urut 1. Sementara pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim nomor urut 2. Penetapan tersebut melalui Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Dalam
Semarang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo hadir memenuhi undangan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam acara Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018, Senin 12/2. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Ikhwanuddin selaku Divisi Teknis menyampaikan rangkain tahapan pencalonan,
Semarang, DKPP – Sudah menjadi tradisi dalam setiap pemilu, salah satu visi penyelenggara adalah bagaimana membuat proses tahapan pemilu berjalan sesuai ketentuan. KPU Provinsi Jawa Tengah berharap Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018 dapat berjalan dengan menggembirakan, berkualitas, dan tidak ada pertentangan mengenai isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Salah satu upaya agar pelaksanaan