Surabaya, DKPP – Kewajiban memenuhi janji-janji yang telah disampaikan tidak hanya berlaku pada calon gubernur dan wakil gubenur, akan tetapi juga terhadap penyelenggara Pemilu. “Bukankah penyelenggara Pemilu baik di Bawaslu maupun di KPU itu janjinya itu independen. Janjinya itu tidak memihak. Oleh karena itu, akan kita awasi apakah mereka konsisten dengan janji itu,†kata Ketua Dewan
Surabaya, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018, di kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (12/2/ 2018). Rapat dipimpin ketua Eko Sasmito bersama anggota KPU Choirul Anam, Dewita Hayu Shinta, Muhammad
Kendari, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa perkara dugaan pelanggaran kode etik nomor 26/DKPP-PKE- VII/2018, Senin (12/2). Teradunya adalah Herman, Ashadi Cahayadi, Muh. Syafaruddin, Seni Marlina, Harmidyawati, ketua dan anggota KPU Kab Konawe Selatan. Selain mereka, sekretaris KPU Kabupaten Konawe Selatan Aila serta Sunaida, Ilham Alihi Sinta dan Samrin staf sekretariat KPU Kab Konawe
Kendari, DKPP-Anggota DKPP Alfitra Salam memimpin rapat persiapan sidang dugaan pelanggaran kode etik, Minggu (11/2) bertempat di hotel Clarion Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Hadir dalam rapat persiapan teknis tersebut dari jajaran Polda Sulawesi Tenggara diantaranya adalah Amirullah, Syarif dan Zulkifli. Kemudian, hadir juga jajaran dari Polres yang diwakili oleh Asmuddin. Selain dari kepolisian, hadir pula
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Sabtu (10/2) menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPU Kab. Pasuruan Winaryo Sujoko. Bertempat di Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sidang dipimpin oleh Anggota DKPP Dr. Alfitra Salam dengan didampingi Kris Nugroho (TPD unsur tokoh masyarakat), Arbayanto (TPD unsur KPU)
Jakarta, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap penyelenggara Pemilu yang tersangkut dengan politik uang. Karena masalah ini menyangkut dengan kredibilitas penyelenggara Pemilu. “Kalau ada penyelenggara Pemilu yang turun kredibilitasnya hanya karena masalah duit, maka akan kami tindak tegas,†katanya saat memberikan sambutan Deklarasi Tolak dan Lawan
Surabaya, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salam, memimpin Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu DKPP RI bertempat di Hotel Fairfield-Marriot Surabaya pada Jumat, (9/2). Mengawali sambutannya Alfitra mengucapkan terima kasih kepada para peserta rapat. DKPP membangun tradisi baru dengan menggelar rapat sebagai checking list persiapan sidang. “Rapat
Banten, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Jumat (9/2) menggelar sidang bertempat di kantor KPU Provinsi Banten. Pertama, DKPP memeriksa dugaan pelanggaran KPU Kab. Lebak yang dimulai pada pukul 09.00 WIB. Kemudian, dilanjutkan sidang untuk memeriksa Nuryati Solapari selaku anggota Bawaslu Prov Banten serta Ade Jurkoni, Odong Hudori, dan Asep Saepudin , mereka
Banten, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ahmad Saparudin, C.R Nurdin, Ace Sumirsa Ali, Apipi, Sri Astuti Wijaya, ketua dan anggota KPU Kab Lebak, Jumat (9/2). Mereka diadukan oleh H. Cecep Sumarno dan H. Didin Saparudin. Sidang dipimpin oleh anggota DKPP Ida Budhiati didampingi Tim Pemeriksa Daerah wilayah Banten yakni Agus Sjafri, Ednan Nadia,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan agenda pembacaan 10 (sepuluh) Putusan dari 11 (sebelas) perkara yang diperiksa, di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, Kamis (08/2/2018). Selaku ketua majelis Harjono, dan anggota majelis Prof Teguh Prasetyo, Prof Muhammad, Ida Budhiati, dan Alfitra