Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar FGD Penyusunan dan Pembahasan Rencana Strategis (Renstra) DKPP tahun 2017-2022, di Jakarta, Selasa (20/3/2018). Acara ini dihadiri oleh Ketua dan anggota DKPP: Harjono, Prof Teguh Prasetyo, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati; Kepala Biro DKPP Bernad D Sutrisno; tenaga ahli DKPP, para penggiat Pemilu: Rickson Nababan, Yusfitriadi,
Kalsel, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Teguh Prasetyo menjadi salah satu narasumber pada acara Rakernis Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2019. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bawaslu Prov. Kalimantan Selatan di Hotel Aria Barito Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa, 20 Maret 2018. Prof Teguh mengatakan, nilai demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian terhadap dua penyelenggara Pemilu. Vonis tersebut dijatuhkan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP pada Senin (19/3) pukul 10.00 WIB.Sidang Ini disiarkan pula di kantor Bawaslu Provinsi terkait. Selaku ketua Majelis Harjono, dan anggota majelis Prof. Muhammad, Prof. Teguh Prasetyo,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan 15 (lima belas) Putusan, Senin (19/3/2018) pukul 10.00 WIB. Rencananya sidang tersebut akan digelar di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, dan disiarkan pula melalui video conference dengan Bawaslu Provinsi terkait. Perkara yang bakal diputus
Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik untuk nomor perkara 48/DKPP-PKE-VII/2018, Kamis (15/3). Teradunya ialah Mikael Bulu, Abu Bakar Pua, Aloysius Bayo Bili, Wara Mone, dan Eni Pangestu yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Kab. Sumba Barat Daya. Selain itu turut juga diadukan Ketua Panwas Kab. Sumba Barat
Banjarmasin, DKPP- Pengaduan terkait pelanggaran kode etik di wilayah Kalimantan Selatan semakin meningkat. Hal ini disampaikan anggota DKPP Alfitra Salam dalam Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Rabu (14/3) di Hotel Golden Tulip Galaxy, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebelumnya, di bulan Januari DKPP pernah memeriksa ketua dan anggota KPU dan rendah Panwas Kab
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu komisioner KPU dan Bawaslu RI, Rabu 14/3. Pengadu dalam perkara ini yakni Partai Idaman, Partai Republik, dan Partai Rakyat. Ketiga partai politik ini mengajukan gugatan dengan objek gugatan Surat Keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 terkait peserta Pemilu 2019. Selain
Kendari, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Muhammad menegaskan bahwa beracara di DKPP tidak dipungut biaya atau gratis. Bila ada pihak yang mengaku dari DKPP dan meminta sejumlah uang, pihaknya memastikan bahwa orang tersebut bukan dari lembaganya. “Saudara Pengadu, apakah dalam proses mendaftarkan pengaduan ini dimintai uang atau barang oleh pihak staf
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Hotel Clarion, Kendari Sulawesi Tenggara, Senin (12/3/2018), pukul 20.30 WITA. Hadir dalam rapat ini, Tim Pemeriksa Daerah dari unsur masyarakat, KPU dan Bawaslu provinsi setempat, kepala sekretariat dan staf sekretariat Bawaslu provinsi. Rapat ini dipimpin oleh
Jakarta, DKPP -Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan. Teradu dalam sidang tersebut yakni Agus Musdian Noor selaku ketua KPU Kab Tabalong. Perkara dengan nomor registrasi 49/DKPP-PKE-VII/2018 ini diadukan oleh Masrian Noor. Pemeriksaan akan dilangsungkan hari Kamis, (5/3) bertempat di kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan