Aktivitas

Diduga Bocorkan Soal dan Jawaban Tes Panwascam, DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Banyuwangi

Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 40-PKE-DKPP/XII/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Senin (19/12/2022). Perkara ini diadukan oleh Bambang Effendi dan Bambang Ariyantoko. Keduanya mengadukan Hamim, Adrianus Yansen Pale, Anang Lukman Afandi, Joyo Hadi Kusumo, dan Aksan Mustofa

DKPP Terima Audiensi DPRD Kab.Tanah Datar dan Prov. Bangka Belitung

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima audiensi DPRD Kabupaten Tanah Datar dan DPRD Provinsi Bangka Belitung, di Gedung DKPP Jakarta, Senin (19/12/2020). Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, Rony Mulyadi mengatakan Audiensi ini dimaksudkan untuk mendapatkan ilmu kepemiluan dari DKPP sebagai persiapan mengikuti Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang. “Tujuan audiensi ini adalah

Ratna Dewi Pettalolo Ajak Perempuan Tolak Politik Uang 

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo mengajak kaum perempuan menolak politik uang pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan datang. Perempuan memiliki posisi lemah manakala dihadapkan dengan politik uang yang terus menggerus kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia. Di sisi lain, ruang perempuan untuk berkiprah di dunia

DKPP Apresiasi Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu

DKPP, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengapresiasi upaya Bawaslu memitigasi kerawanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi berharap IKP menjadi rujukan bagi penyelenggara dalam mengambil kebijakan strategis untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada pemilu mendatang. Hal itu disampaikan I Dewa Kade

Heddy Lugito Berharap Sedikit Aduan Pada Pemilu 2024

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito berharap DKPP tidak menerima banyak aduan dalam tahapan Pemilu 2024. Demikian disampaikan Heddy saat menjadi bintang tamu dalam program Obrolan Malam Fristian, yang tayang di stasiun televisi BTV, Kamis (15/12/2022) malam. Heddy mengatakan, dalam Pemilu 2024 akan menghadirkan banyak hal baru, mulai dari pasangan

Heddy Lugito Menghadiri Acara Penyerahan DP4 Untuk Pemilu Tahun 2024

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito menghadiri acara Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (14/12/2022). Kegiatan ini dilakukan dalam upaya melaksanakan amanat Pasal 201 Ayat 1 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam pasal itu,

Ratna Dewi: Jaga Budaya, Jaga Kemurnian Suara Rakyat

Jakarta, DKPP – Terdapat banyak aspek yang berkaitan dengan kode etika penyelenggara pemilu, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial, hukum, hingga budaya. Aspek budaya sendiri dinilai sangat penting dalam konteks penegakan hukum pemilu dan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Dalam skala lebih luas, aspek budaya bahkan sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian disampaikan Anggota

Provinsi Papua Peringkat Pertama Jumlah Teradu KEPP

Garut, DKPP – Sebanyak 17 penyelenggara pemilu asal Provinsi Papua disidangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) sepanjang tahun 2022. Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, mengungkapkan Provinsi Papua berada di peringkat pertama dalam jumlah Teradu pelanggaran KEPP. Hal itu disampaikan dalam Evaluasi Kinerja Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

DKPP Ingin Pemerintah dan DPR Dukung Anggaran Penegakan KEPP

Garut, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo berharap pemerintah dan DPR memberikan dukungan yang lebih memadai terkait penegakan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Hal ini adalah satu dari empat rekomendasi DKPP untuk masa yang akan datang. Rekomendasi ini disampaikan Ratna Dewi saat membacakan Laporan Kinerja DKPP Tahun 2022 di Kabupaten

DKPP Terima 83 Aduan dan Sidangkan 34 Perkara KEPP Selama 2022

Garut, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 83 aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) selama tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 34 di antaranya beralih menjadi perkara pelanggaran KEPP. Demikian disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewa Pettalolo saat menyampaikan Laporan Kinerja DKPP Tahun 2022 dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu