Garut, DKPP – Sebanyak 17 penyelenggara pemilu asal Provinsi Papua disidangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) sepanjang tahun 2022. Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, mengungkapkan Provinsi Papua berada di peringkat pertama dalam jumlah Teradu pelanggaran KEPP. Hal itu disampaikan dalam Evaluasi Kinerja Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Garut, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo berharap pemerintah dan DPR memberikan dukungan yang lebih memadai terkait penegakan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Hal ini adalah satu dari empat rekomendasi DKPP untuk masa yang akan datang. Rekomendasi ini disampaikan Ratna Dewi saat membacakan Laporan Kinerja DKPP Tahun 2022 di Kabupaten
Garut, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 83 aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) selama tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 34 di antaranya beralih menjadi perkara pelanggaran KEPP. Demikian disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewa Pettalolo saat menyampaikan Laporan Kinerja DKPP Tahun 2022 dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu