Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad optimis pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak bisa terlaksana pada akhir tahun 2020 meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir. Hal itu disampaikan Prof. Muhammad dalam Rapat Kerja antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait pelaksanaan pilkada serentak 2020 di
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 33-PKE-DKPP/III/2020 pada Selasa (19/5/2020), pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh mantan Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Dapil Sulsel 2 dari PDI Perjuangan, Novianus YL Patanduk. Ia mengadukan semua Anggota KPU Provinsi Sulsel
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 13-PKE-DKPP/II/2020 pada Senin (18/5/2020) pada pukul 10.00 WIB. Bertindak sebagai Pengadu dalam perkara ini Simson Dan Mom, Yomer Balinal, Bis Lokbere, dan Elinus Balinol Mom yang memberikan kuasa kepada Muh. Salman Darwis, Slamet Santoso,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 32-PKE-DKPP/III/2020, Sabtu (16/5/2020) pukul 09.00 WIB. Pengadu perkara dengan nomor pengaduan 30-P/L-DKPP/III/2020 ini adalah Serius Halu melalui kuasa khususnya Suaizisima Duha, sedangkan Teradunya adalah Pilipus Famazokhi Sarumaha, Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Saat diminta
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan virtual dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 37-PKE-DKPP/IV/2020 pada Jumat (15/5/2020), pukul 14.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Harri Lumban Gaol. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu Henri W. Pasaribu, Jahormat Lumbantoruan dan Efrida Purba. Ketiganya
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 40-PKE-DKPP/IV/2020 pada Jumat (15/5/2020) pukul 09.30 WIB. Bertindak sebagai Ketua Majelis yakni Ketua DKPP, Prof. Muhammad. Perkara ini diadukan Catur Handoko yang memberikan kuasa kepada M. Hidayat dan Kenny. Catur mengadukan Ania Trisna, Syarifudin,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 39-PKE-DKPP/IV/2020, Jumat (15/5/2020) pukul 13.30 WIB. Pengadu perkara nomor pengaduan 39-P/L-DKPP/III/2020 ini adalah Kusnadi, sedangkan Teradunya adalah Mohamad Joharudin, Ketua Bawaslu Kota Cirebon. Saat menyampaikan pokok aduan, Pengadu berdalil bahwa Teradu yaitu Mohamad Joharudin
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEEP) perkara nomor 30-PKE-DKPP/III/2020 pada Kamis (14/5/2020) pada pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan Ahmad Sofyansyah, seorang pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lenka. Ahmad mengadukan Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur yakni M. Junaidi,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 41-PKE-DKPP/IV/2020, Kamis (14/5/2020) pukul 09.00 WIB. Pengadu perkara nomor pengaduan 41-P/L-DKPP/III/2020 ini adalah Alif Permana, sedangkan Teradunya adalah Ganem Seknum, Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni. Menurut Pengadu, sebagai penyelenggara pemilu, Ganem Seknum selaku Plt.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan virtual dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 34-PKE-DKPP/III/2020 pada Kamis (14/5/2020), pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Sufriadi. Ia mengadukan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu Hasrun Syahputra. Hasrun diadukan karena diduga terlibat dalam kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan