Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tentang Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, Rabu (15/9/2021). Dalam FGD, perwakilan dari DKPP adalah Ketua DKPP, Prof. Muhammad, serta tiga Anggota DKPP, yaitu Dr. Alfitra Salamm, Prof. Teguh Prasetyo, dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 150-PKE-DKPP/VI/2021, Jumat (10/9/2021) pukul 13.30 WIB. Perkara ini diadukan Puga Hilal Bayhaqie. Ia mengadukan Ketua dan enam Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut Bawaslu Jabar), yaitu Abdullah Dahlan, Lolly Suhenty, Sutarno, H.M.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Mujaddid selaku Anggota KPU Kab. Maros. Ia merupakan Teradu I dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) nomor 159-PKE-DKPP/VII/2021. Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Mujaddid dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak sembilan perkara dugaan pelanggaran KEPP, pada Rabu (8/9/2021). Teradu I
Jakarta, DKPP –Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kab. Banjar, Abdul Karim Omar. Sanksi diberikan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak sembilan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) pada Rabu (8/9/2021). Abdul Karim Omar merupakan Teradu dalam perkara nomor 140-PKE-DKPP/V/2021. “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Abdul Karim
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan virtual dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 155-PKE-DKPP/VII/2021, Selasa (7/9/2021), pukul 07.00 WIB atau 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Apinus Logo, yang memberikan kuasa kepada Jonathan Waeo Salisi dan Pither Ponda Barany. Pengadu mengadukan Ketua dan empat Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 146-PKE-DKPP/VI/2021, Selasa (7/9/2021). Perkara ini diadukan Syamsul Bahri. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir yakni Amrullah sebagai Teradu. Teradu didalilkan telah menerima gaji ganda dalam kurun waktu 2019-2021 dalam kedudukannya sebagai aparatur
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menyampaikan dukungannya terhadap tim kerja bersama untuk Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024. Dukungan ini disampaikan Muhammad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Senin (6/9/2021). “Prinsipnya,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 143-PKE-DKPP/VII/2021 pada Senin (6/9/2021). Perkara ini diadukan oleh Alimaran. Ia mengadukan Fajrul Islami Damsir, Gummer Siregar, Alamsyah H.S, Yurnalis, dan Fanny Ariandi (Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Rokan Hulu) sebagai Teradu I sampai V.
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 133-PKE-DKPP/V/2021, Jumat (3/9/2021) pukul 08.30 WIB atau 09.30 WITA. Perkara ini diadukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Willibrodus Lay-J.T. Ose Luan, yaitu Yohanes Belawa Karang. Dalam perkara ini,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 134-PKE-DKPP/V/2021 dan 135-PKE-DKPP/V/2021, Jumat (3/9/2021). Kedua perkara ini diadukan Stefanus Bria Seran dan Wendelinus Taolin yang memberikan kuasa kepada Paulus Seran Tahu. Dalam perkara 134-PKE-DKPP/V/2021, Pengadu mengadukan Makarius Bere Nahak (Ketua KPU Kab. Malaka)