Prof. Muhammad: Prinsip Persidangan DKPP : Cepat, Terbuka, Sederhana, Dan Tanpa Biaya

Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) ‘Kajian Hukum Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan’ pada Kamis-Sabtu (26-28/11/20) di Hotel Salak, Bogor. “Kegiatan FGD ini sangat penting, mendesak, dan strategis. Tanpa mensimplifikasi FGD yang lain, saya harap forum diskusi ini bisa ‘menguliti’ dan mengidentifikasi secara cermat, poin-poin mana dari peraturan tentang pedoman

Alfitra Salamm: Jadikan Pilkada Sebagai Momentum Untuk Kebangkitan Daerah

Balikpapan, DKPP – Pilkada serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang hanya tinggal dalam hitungan hari. Tidak ada diskusi yang dilakukan baik oleh pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu untuk menunda pilkada, pilkada tetap berjalan. Anggota Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra  Salamm, dalam acara Ngetren Media (Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media)

Usai Hari Pencoblosan, Didik Supriyanto Prediksi Laporan ke DKPP Meningkat Signifikan

Bandung, DKPP – Jumlah pelaporan atau aduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu terkait tahapan Pilkada Serentak 2020 yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sampai dengan 23 November 2020 mencapai 139 aduan. Sebanyak 36 laporan atau aduan terkait dengan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon, disusul dengan penetapan pasangan dengan 23 laporan,

Jumat 27 November 2020, DKPP Akan Periksa Enam Penyelenggara Pemilu Kabupaten Aceh Timur

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 138-PKE-DKPP/XI/2020 pada Jumat (27/11/2020) pukul 09.00 WIB. Dalam sidang ini, DKPP akan memeriksa enam penyelenggara pemilu, yang terdiri dari lima Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur dan seorang dari Panwaslih Kabupaten Aceh Timur. Lima Teradu

Alfitra Salamm Paparkan Empat Makna Persidangan DKPP

Balikpapan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengungkapkan terdapat empat makna utama di setiap sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang digelar oleh DKPP. Pertama persidangan untuk menegakkan keadilan. Meski perkara yang diadukan ke DKPP dinilai kecil namun hal tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang mencari keadilan.

Alfitra Salamm: Politik Uang Ancaman Terbesar Pilkada Serentak 2020

Jakarta, DKPP – Politik uang atau money politic menjadi potensi pelanggaran paling besar dalam perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di 270 kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengatakan kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 menjadi celah masuknya money politic. Selain itu, diperkuat budaya masyarakat

Prof. Muhammad Jelaskan Empat Modal Menjadi Kepala Daerah Di Hadapan Media Manokwari

Manokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara Ngetren Media (Ngobrol Etika penyelenggara Pemilu Dengan Media) pada Selasa (24/11/20). Sebagai informasi, sejak September hingga November 2020, DKPP telah melaksanakan Ngetren Media di 19 provinsi di Indonesia. Untuk diketahui, Provinsi Papua Barat akan menggelar pilkada di sembilan kabupaten/kota pada 9 Desember mendatang. Dari sembilan

Sidang Kedua: Majelis DKPP Gali Status Pengadu Bakal Calon Gub. Bengkulu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 119-PKE-DKPP/X/2020 dan 124-PKE-DKPP/X/2020 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Selasa (24/11/2020). Sidang dipimpin Ketua Majelis, Dr. Alfitra Salamm, APU, dengan anggota, Dr. Ida Budhiati. Perkara ini diadukan oleh bakal calon Gubernur Bengkulu, Agusrin Maryono

Prof. Muhammad Uraikan Peran Strategis Penyelenggara Ad Hoc Dalam Pilkada Serentak 2020

Manokwari DKPP – Sukses atau tidaknya penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang di sembilan provinsi 270 kabupaten/kota tergantung dari integritas penyelenggara pemilu. Menurutnya, pemimpin yang berintegritas dalam sebuah negara demokrasi selalu dilahirkan melalui pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Namun, muara dari semua itu adalah penyelenggara pemilu yang berintegritas yang berpegang

Prof. Teguh Prasetyo: Filsafat Pemilu Adalah Pijakan Moralitas Pilkada Bermartabat

Jakarta, DKPP – Pilkada serentak 2020 akan digelar hanya dalam hitungan lagi yakni pada 9 Desember mendatang. Pilkada kali ini dilaksanakan dalam posisi yang paling sulit. Penyelenggara pemilu dihadapkan pada situasi pandemi covid-19 yang tentunya akan mempengaruhi proses pelaksanaannya. Meskipun demikian hal ini jangan sampai mengurangi kualitas demokrasi. Hal ini disampaikan Anggota DKPP, Prof. Teguh