Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 143-PKE-DKPP/VII/2021 pada Senin (6/9/2021). Perkara ini diadukan oleh Alimaran. Ia mengadukan Fajrul Islami Damsir, Gummer Siregar, Alamsyah H.S, Yurnalis, dan Fanny Ariandi (Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Rokan Hulu) sebagai Teradu I sampai V.
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 155-PKE-DKPP/VII/2021, Selasa (7/9/2021) pukul 07.00 WIB atau 09.00 WIT. Perkara ini diadukan Apinus Logo yang memberikan kuasa kepada Jonathan Waeo Salisi dan Pither Ponda Barany. Pengadu mengadukan Yehemia Walaingen, Hestevina Kawer, Oknil
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 146-PKE-DKPP/VI/2021, Selasa (7/9/2021) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Syamsul Bahri. Ia mengadukan Anggota KPU Kab. Ogan Komering Ilir yakni Amrullah sebagai Teradu. Pengadu mendalilkan Teradu menerima gaji ganda selama kurang lebih
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 143-PKE-DKPP/VII/2021, Senin (6/9/2021) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Alimaran. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Rokan Hulu yakni Fahrul Islami Damsir, Gummer Siregar, Alamsyah H.S, Yurnalis, dan Fanny Ariandi sebagai
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 133-PKE-DKPP/V/2021, Jumat (3/9/2021) pukul 07.00 WIB atau 08.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Willibrodus Lay-J.T. Ose Luan, yaitu Yohanes Belawa Karang. Dalam perkara
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 139-PKE-DKPP/V/2021, Jumat (3/9/2021) pukul 08.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Heri Hasan Basri dan Ade Sudrajat. Keduanya mengadukan Anggota KPU Kabupaten Garut, Hilwan Panaqi. Dalam pokok aduan perkara, Teradu diduga masih menjabat
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 134-PKE-DKPP/V/2021 dan 135-PKE-DKPP/V/2021, Jumat (3/9/2021) pukul 13.30 WITA. Kedua perkara ini diadukan Stefanus Bria Seran dan Wendelinus Taolin yang memberikan kuasa kepada Paulus Seran Tahu. Dalam perkara 134-PKE-DKPP/V/2021, Pengadu mengadukan Makarius Bere
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi Peringatan kepada sepuluh penyelenggara pemilu. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (1/9/2021) pukul 09.30 WIB. “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu II Anak Agung Gede Raka Nakula selaku Anggota KPU Provinsi Bali sejak
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm menjadi salah satu pembedah dalam kegiatan Bedah Buku “Spiritualitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu” yang diadakan oleh KPU Kabupaten Cianjur secara virtual, Selasa (31/8/2021). Buku ini merupakan karya dari Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi Teknis Pengaduan DKPP, Arif Ma’ruf. Buku ini berisi tentang aspek
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap tujuh perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (1/9/2021) pukul 09.30 WIB. Plt. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa