Arsip Penulis: Humas DKPP

Undang Pegiat Pemilu, DKPP Adakan FGD Pemilu Beretika dan Berintegritas

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Pemilu Beretika dan Berintegritas di Jakarta, Senin (30/1/2023). FGD ini melibatkan sejumlah penggiat Pemilu. Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan bahwa keberadaan penggiat Pemilu sangatlah penting bagi demokrasi Indonesia. Menurutnya, partisipasi penggiat pemilu dalam tahapan pemilu memiliki kontribusi dalam Penegakan Kode Etik Penyelenggara

Pemilu 2024 Sangat Kompleks, Ratna Dewi : Penyelenggara Harus Mampu Jaga Integritas

Palu, DKPP – Kompleksitas penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara. Tidak terkecuali dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) penyelenggara untuk pengawasaan. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menuturkan penyelenggara terutama pengawas perlu disiapkan dengan matang. Selain pengetahuan dan keterampilan dalam kepemiluan, juga diperlukan integritas untuk menyukseskan pemilu. “Pemilu

Terlambat Kembalikan Uang Suap, Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli Dijatuhi Sanksi Peringatan Keras

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Anggota Bawasli Kota Gunungsitoli Nur Alia Lase selaku Teradu II dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 41-PKE-DKPP/XII/2022. Sanksi ini dibacakan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran KEPP sebanyak empat perkara yang digelar

Hindari Akrobatik Hukum Pemilu, Heddy Lugito Tekankan Pentingnya Kesamaan Persepsi

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan pentingnya kesamaan persepsi antar penyelenggara Pemilu dalam menyusun peraturan teknis kepemiluan. Pernyataan tersebut disampaikan Heddy Lugito saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2023). Kesamaan persepsi, akan menghasilkan peraturan yang taat azas, tidak

Sarankan Calon Panwascam Tak Lanjutkan Tes, DKPP Berikan Sanksi Peringatan Anggota Bawaslu Kab. Konawe

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Indra Eka Putra. Sanksi dibacakan dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat(20/1/2023). Indra Eka Putra merupakan Teradu II dalam perkara nomor 35-PKE-DKPP/XII/2022 yang diadukan oleh Aljumatul Muttakin. “Menjatuhkan sanksi Peringatan

Terbukti Lalai Dengan Rekam Jejak Panwascam, DKPP Berhentikan Tetap Tiga Pengawas Pemilu Kab. Nias Selatan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada tiga pengawas Pemilu dari Kabupaten Nias Selatan dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 36-PKE-DKPP/XII/2022. Ketiga pengawas Pemilu tersebut adalah Pilipus Famazokhi Sarumaha dan Alismawati Hulu selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, serta Fredikus Famalua Sarumaha selaku Anggota

Diduga Rekayasa Penunjukan Kasek Panwascam, DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Pesisir Barat

Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 46-PKE-DKPP/XII/2022 di Kantor KPU Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Senin (16/1/2023). Perkara ini diadukan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat Henri Dunan. Ia memgadukan Ketua dan Anggota Bawaslu KPU Kabupaten Pesisir Barat, yaitu Irwansyah,

Diduga Loloskan Pengurus Parpol Sebagai Panwascam, DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Trenggalek

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 45-PKE-DKPP/XII/2022 secara virtual, pada Kamis (12/1/2023). Perkara ini diadukan Teguh Hadiwidodo. Ia mengadukan Ahmad Rokhani, Farid Wadjdi, Rusman Nuryadin, M. Triono Alfata, dan Prayogi (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek) sebagai Teradu I sampai V.