Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 6-PKE-DKPP/I/2024 di Kantor KIP Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Jumat (8/3/2024) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam Perkara ini adalah Firdaus Ali yang dikuasakan kepada Hermanto. Ia mengadukan Mitro Heriansa (Ketua Panwaslih Kabupaten Simeulue)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 9-PKE-DKPP/I/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, pada Jumat (8/3/2024) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam Perkara ini adalah Muhammad Hanafi. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bojonegoro, yaitu Fatkhur Rohman, Fatma
Bogor, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan salah satu indikator pemilu atau pilkada demokratis adalah regulasi yang baik dan berkepastian hukum. Hal ini disampaikan Heddy Lugito dalam kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/3/2024).
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 13-PKE-DKPP/I/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (8/3/2024) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Aflina Mustafainah dari Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulawesi Selatan dan Samsang dari Forum Informasi dan Komunikasi
Sorong, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 12-PKE-DKPP/I/2024 pada Selasa (5/3/2024). Perkara ini diadukan Topan Baho. Ia mengadukan Farli Sampetoding Rego dan Sofyan (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya), serta Sefnat Kareth (Plt. Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya)