Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penguatan demokrasi dan integritas Pemilu di Indonesia.
MoU ditandatangani oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Prof. Budiharjo di Kampus Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta, Sabtu (16/3/2024).
Sementara itu, Perjanjian Kerja Sama antara DKPP dengan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) ditandatangani oleh Sekretaris DKPP David Yama dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Dr. Bayquni.
Ruang lingkup MoU dan PKS tersebut antara lain riset/penelitian, forum ilmiah/seminar/diskusi, magang/on job training/praktek kerja, produksi dan publikasi karya ilmiah, narasumber/pengajar tamu, pendampingan kajian data pemilu, dan kegiatan lainnya.
Penandatanganan MoU dan PKS antara DKPP dengan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) ini diadakan di sela-sela Seminar Nasional Problematika Etik Pemilu 2024 yang digelar oleh Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) di mana Ketua DKPP Heddy Lugito menjadi keynote speaker dalam seminar tersebut.
Heddy mengungkapkan etika menjadi salah satu isu yang diperdebatkan masyarakat pada Pemilu 2024 ini baik di media sosial maupun forum diskusi. Hal ini menjadi salah satu perbedaan mencolok Pemilu 2024 dengan pemilu-pemilu sebelumnya.
“Tiba-tiba etika menjadi wacana yang banyak dibicarakan dan diperdebatkan publik di media sosial maupun forum-forum diskusi, bagaimana beretika dalam bernegara,” ungkap Heddy Lugito.
Etika penyelenggara Pemilu tidak luput perhatian masyarakat. Menurut Heddy, hal tersebut sebagai bentuk kepedulian dan harapan masyarakat terhadap pemilu yang demokratis.
Penyelenggara Pemilu yang berintegritas merupakan satu dari lima syarat terwujudnya Pemilu demokratis di Indonesia. Empat syarat lainnya adalah regulasi yang baik, birokrasi netral, peserta yang taat aturan, dan pemilih yang cerdas dan partisipatif.
“Keberadaan DKPP menjadi sangat vital. DKPP hadir untuk menjaga integritas dan kredibelitas penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis,” pungkas pria kelahiran Boyolali, Jawa Tengah ini. [Humas DKPP]