Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan agenda membacakan putusan dari 11 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jalan MH. Thamrin No 14, Jakarta, pada Rabu (27/2/2019). Terdapat 54 Teradu yang diputus perkaranya dalam sidang ini. Sidang yang dipimpin oleh Ketua majelis Dr.
Jakarta, DKPP– Penyelenggara pemilu dituntut untuk bekerja secara optimal dan profesional. Bila, tidak akan berakibat fatal baik terhadap lembaga maupun terhadap orang yang bersangkutan. Seperti yang dialami oleh Abd Wawan, Ketua PPK Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara. Dia diberhentikan oleh DKPP karena tidak menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. “DKPP menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terhadap Harpendi Dwi Pratiwi, anggota Bawaslu Kabupaten Tegal. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan Putusan pada Rabu (27/2/2019) pukul 10.00 WIB. Dalam pertimbangan putusan DKPP, Teradu mengakui pernah mengikuti beberapa kegiatan PDI Perjuangan Kabupaten Tegal terutama
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara “Ngetren Media (Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media) dengan tema “Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara pemilu untuk Pemilu Berintegritas” dan “Peluncuran Buku Pemilu di Indonesia”, yang digelar di Hotel Ashley, Selasa (26/2/19). Buku ini merupakan karya dari anggota DKPP, Ida Budhianto dan Prof Topo, Guru Besar
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin No. 14 pada Rabu (27/2/2019) pukul 10.00 WIB. Jumlah perkara yang akan dibacakan putusannya dalam sidang ini sebanyak 11 perkara. Dari jumlah tersebut, lima di antaranya
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Harjono menilai kehidupan demokrasi di Indonesia masih berfokus pada demokrasi prosedural yakni bagaimana menghasilkan wakil-wakil rakyat baik Presiden atau Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD. Belum menyentuh pada demokrasi substansial yakni bagaimana menata dan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Hal ini disampaikan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan Perkara Nomor 26-PKE-DPKK/II/2019. Sidang Pemeriksaan digelar melalui video conference dari KPU RI, Jalan Diponegoro Nomor 28, Jakarta Pusat dan KPU Provinsi Sulawesi Utara, Jalan Diponegoro No 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Tim, Wenang Kota Manado, Sulawesi Utara,
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyelenggarakan pendidikan etik di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu, 28 Februari 2019 mendatang. Sebelumnya, DKPP telah menggelar pendidikan etik di Provinsi Aceh pada Rabu (20/2) lalu. Kepala Biro Administrasi DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno menjelaskan bahwa pada tahun 2019, DKPP akan menyelenggarakan pendidikan etik di tiga provinsi
Bandung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono bersama anggota DKPP yakni, Dr. Ida Budhiati, Dr. Alfitra Salamm, Prof. Muhammad dan Prof. Teguh Prasetyo menghadiri acara Sidang Promosi Doktoral Gunawan Suswantoro, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu RI, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Senin (25/2/2019). Gunawan memaparkan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik perkara nomor 26-PKE-DKPP/I/2019 yang diadukan Ketua KPU Kabupaten Minahasa, Lord A. Ch. E. Malonda. Teradu perkara ini adalah Anggota PPS Kelurahan Maesa Unima, Kecamatan Tondano Selatan yakni Leonard M. Timbuleng. Berdasarkan pokok pengaduan, Teradu diduga memakai atribut Partai Demokrasi