DKPP Periksa Penyelenggara Pemilu Mamuju Tengah

Mamuju, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Nomor Perkara 148-PKE-DKPP/VI/2019 pada Sabtu (13/7/2019). Sidang ini bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Jl. Pongtiku, Rimuku, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pengadu: Syamsul Bahri, koordinator Bidang Hukum dan Advokasi, DPW PKS Provinsi Sulawesi Barat Teradu:

DKPP Gelar Sidang Terkait Kekurangan Surat Suara di Palembang

Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar Sidang Pemeriksaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu perkara nomor 147-PKE-DKPP/VI/2019. Sidang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Jumat (12/7/19) siang. Pengadunya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palembang, yaitu M. Taufik, Dadang Apriyanto, Eva Yuliani, Eko Kusnadi dan Sri Maryanti. Sementara Teradu dalam perkara ini

DKPP Periksa KPU dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan nomor perkara 164-PKE-DKPP/VI/2019. Sidang pemeriksaan berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Jumat (12/7) pukul 10.00 WIT. Teradu dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU Kab. Tambrauw yakni Abraham Yosias Imbiri, Simon Petrus Baru, Saharul Abdul

Prof. Muhammad: Jawa Timur Adalah Salah Satu Barometer Politik Indonesia

Surabaya, DKPP- Kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai dengan namanya adalah untuk menjaga kehormatan penyelenggara pemilu dan bukan sebaliknya, DKPP ingin mempertontonkan kelemahan penyelenggara. Demikian disampaikan oleh Prof. Muhammad saat memberikan pengantar pada Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Jumat (12/7) di Hotel Luminor, Kota Surabaya. Anggota DKPP Prof. Muhammad meminta

Prof. Muhammad Sampaikan Tiga Hal Dalam Rakornis Di Surabaya

Surabaya, DKPP- Prof. Muhammad berharap agar para penyelenggara dalam bekerja mengelola pemilu tidak melihat DKPP seperti “orang-orangan sawah” artinya baru bekerja dengan baik hanya karena takut dijatuhi sanksi, tetapi jika tidak ada DKPP mereka mencoba “main-main”. Hal ini diungkapkan dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Jumat (12/7) di Hotel Luminor,