Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 173-PKE-DKPP/VII/2019, pada Senin (22/7) di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pukul 14.00 WIB. Pengadu perkara ini, Yunius Relawan Zebua Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Kab. Nias, Caleg Partai PDI Perjuangan Kab. Nias. Teradu pada perkara ini
Jambi, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 150-PKE-DKPP/IV/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi, Senin (22/7) pukul 14.00 WIB. Teradu dalam perkara ini adalah Abdul Hamid dan Dedi Arianto selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Bungo serta Didik Darmadi, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Bungo. Mereka diadukan
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggata pemilu untuk perkara nomor 159-PKE-DKPP/VI/2019, Senin (22/7/19), di Kantor Bawaslu Prov. Sumatera Utara. Teradu dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Binjai, yakni Zulfan Efendi, Abdullah Arkam, dan Robby Effendi. Teradu lainnya adalah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Binjai Timur,
Jayapura, DKPP – Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yapen menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu pada Jumat (19/7/2019) pukul 13.00 waktu setempat. Sidang bertempat di Kantor Mapolda Papua dan Bawaslu Provinsi Papua. Teradu: Ketua dan empat Anggota KPU Kep. Yapen. Mereka adalah Moris Cerulo Muabuai, Awal Rahmadi, Elvrida Worembai, Jhon F. Waimuri,
Jayapura, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan Nomor Perkara 160-PKE-DKPP/VI/2019, 161-PKE-DKPP/V/2019, 162-PKE-DKPP/V/2019 dan 163-PKE-DKPP/VI/2019 di Mapolda Papua, Kota Jayapura, pada Jumat (19/7/2019). Teradu: Ketua dan empat Anggota KPU Kep. Yapen. Mereka adalah Moris Cerulo Muabuai, Awal Rahmadi, Elvrida Worembai, Jhon F. Waimuri, Yusuf Ruamba. Mereka diadukan ke DKPP oleh Hugo Alvian Imbiri,
Jayapura, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar rapat koordinasi persiapan teknis sidang kode etik penyelenggara Pemilu di Kota Jayapura, Papua pada Jumat (19/7/2019) pukul 09.00 waktu setempat. Rapat dipimpin oleh Prof Muhammad, anggota DKPP. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Pemeriksa Daerah unsur KPU, Bawaslu, dan masyarakat. Hadir juga perwakilan dari sekretariat KPU Provinsi Papua,
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kota Manado, Kamis (18/7). Rakornis tersebut dipimpin langsung oleh Anggota DKPP Alfitra Salamm, dan Rahmat Bagja, didampingi Tenaga Ahli Rian Adhivira Prabowo dan Kasubbag Pengaduan DKPP, Arif Ma’ruf. Rapat yang digelar di Swiss-Belhotel
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 12 penyelenggara pemilu dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. 12 penyelenggara pemilu tersebut adalah Nandar Jamaluddin, Andi Dewantara, Mansur Sihadji dan Sukardi selaku Ketua dan Anggota KPU Kab. Kepulauan Selayar. Teradu lainnya adalah penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc. Mereka adalah Nursyamsu, anggota PPK
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memeriksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Bulukumba yakni Ambo Radde Junaid, Bakri Abubakar, dan Abdul Rahman dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Mereka hadir sebagai Teradu dalam perkara 132-PKE-DKPP/VI/2019 yang diadukan oleh Ruslan, kemudian memberikan kuasa kepada Nur Abdi Rusdy (Advokat). Sidang ini
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk tiga perkara di Provinsi Sulawesi Utara. Jumat (19/7/19) sidang pemeriksaan untuk perkara nomor 131-PKE-DKPP/VI/2019 dan 152-PKE-DKPP/VI/2019, pukul 09.00 WITA dan 14.00 WITA. Sedangkan, Sabtu (20/7/19) sidang pemeriksaan dengan perkara nomor 168-PKE-DKPP/VI/2019, pukul 09.00 WITA. Perkara nomor