Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 117-PKE-DKPP/X/2020 yang diadukan oleh Amsal Sama pada Jumat (6/11/2020). Amsal Sama mengadukan Anggota KPU Provinsi Papua, Zufri Abubakar, dengan dalil aduan telah melakukan pertemuan di ruangan tertutup dengan petahana calon Bupati Yahukimo Tahun 2020, Abock
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan perkara Nomor 114-PKE-DKPP/X/2020 pada Sabtu (7/11/2020) pukul 09.00 WITA. Sebagai informasi, sidang ini akan dilaksanakan secara tertutup. Perkara ini diadukan oleh Steny Wilberd Bokong. Menurut Pengadu, Teradu Rahman Ismail selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 113-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Jumat (6/11/2020) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh bakal pasangan calon (bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom dari jalur perseorangan, Henry L. Borotian dan
Manado, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Pelita Harapan (Tangerang) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama Penguatan Demokrasi dan Integritas di Indonesia pada Jumat (6/11/2020) di Kota Manado. Penandatangan MoU dilakukan oleh Ketua DKPP, Prof. Muhammad, didampingi anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo dan Rektor Universitas Pelita Harapan, Dr. (Hon)
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (5/11/2020) pukul 19.00 WITA. Hadir Ketua DKPP Prof. Muhammad memimpin jalannya rakornis bersama Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo. Dalam forum, Prof. Muhammad mengatakan bahwa DKPP mendukung upaya penyelenggara untuk terus mengikhtiarkan pilkada berintegritas.
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Kamis (5/11/2020). Rapat ini dilaksanakan dalam rangka persiapan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) sebanyak tiga perkara yakni 113-PKE-DKPP/X/2020, 117-PKE-DKPP/X/2020 dan perkara nomor 118-PKE-DKPP/X/2020. Anggota DKPP, Dr.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 110, 111, dan 112 -PKE-DKPP/X/2020 pada Jumat (6/11/2020) pukul 14.00 WITA. Ketiga perkara ini diadukan oleh Muhammad Amin Laiya, Wakil ketua 1/ DPD Partai Amanat Nasional Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Perkara Nomor 110-PKE-DKPP/X/2020 Pengadu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 115-PKE-DKPP/X/2020 pada Jumat (6/11/2020) pukul 09.00 WITA. Pengadu pada perkara ini adalah Syarief Azis, Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dia melaporkan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Faisal Amir, Misna M Attas,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 113-PKE-DKPP/X/2020, 117-PKE-DKPP/X/2020, dan 118-PKE-DKPP/X/202 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura. Pertama perkara nomor 113-PKE-DKPP/X/2020 akan digelar pada Jumat (6/11/2020) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Henry L. Borotian dan Hans Peter
Jakarta, DKPP – Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan 11 perkara pada Rabu (4/11/2020) pukul 09.30 WIB. Dalam sidang, DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat untuk perkara nomor 86-PKE-DKPP/IX/2020. Sanksi tersebut terdiri atas sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Koordinator Divisi