Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 137-PKE-DKPP/XI/2020. Perkara ini diadukan oleh Ficky Mubarak Natsir dan Muh. Rahman. Para Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna yaitu Kubais, Nggasri Faeda, Muhammad Ichsan, Yuliana Rita, dan La Ode Muh.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 13-PKE-DKPP/I/2021. Perkara ini diadukan Ketua KIPP Kab. Sumenep Zamrod. Ia mengadukan A. Warist, Deki Prasetia Utama, Rafiqi, dan Syaifurrahman (Ketua dan Anggota KPU Kab. Sumenep) selaku Teradu I sampai IV. Kemudian Anwar Noris,
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 175-PKE-DKPP/XI/2020 pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Aprin Taskan Yanto melalui kuasanya Ahmad Kabul. Pengadu melaporkan Meixxy Rismanto, Sirus Legiyati, dan Yuhardi selaku Ketua dan Anggota KPU Kab. Kaur sebagai Teradu I,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 145-PKE-DKPP/XI/2020 pada Jumat (29/1/2021). Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu, yaitu Nurhadi, Chaidar, Supriadi, Tarjono, dan Yati Nurhayati. Kelimanya mengadukan Ketua KPU Kabupaten Indramayu, Ahmad Toni Fatoni. Teradu diadukan karena
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 175-PKE-DKPP/XI/2020. Perkara ini diadukan oleh Aprin Taskan Yanto melalui kuasanya Ahmad Kabul. Pengadu melaporkan Meixxy Rismanto, Sirus Legiyati, dan Yuhardi selaku Ketua dan Anggota KPU Kab. Kaur sebagai Teradu I, II, dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 136-PKE-DKPP/XI/2020 pada Kamis (28/1/2021). Perkara ini diadukan oleh aktivis anti korupsi LSM Kampak Papua, yaitu Dorus Wakum melalui tim kuasanya, Pintarman Daeli. Keduanya mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Waropen (selanjutnya disebut KPU Waropen),
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 166-PKE-DKPP/XI/2020 dan 176-PKE-DKPP/XI/2020 pada Kamis (28/1/2020). Perkara 166-PKE-DKPP/XI/2020 diadukan oleh Spei Yan Birdana dan Piter Kalakmabin yang memberikan kuasa kepada Aloysius Renwarin, Magdalena Maturbongs, dan Slamet Riyadi. Pengadu mengadukan Yance Nawipa, Yuterlus Kaduman, Marselus
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 13-PKE-DKPP/I/2021. Perkara ini diadukan Zamrod selaku Pengadu. Ia mengadukan A. Warist, Deki Prasetia Utama, Rafiqi, dan Syaifurrahman (Ketua dan Anggota KPU Kab. Sumenep) selaku Teradu I sampai IV. Kemudian Anwar Noris, Imam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua penyelenggara pemilu dari jabatannya. Sanksi ini dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan 13 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Keduanya adalah Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya, Sonimu Lani dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya, Agustinus Aronggear. Masing-masing nama
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras disertai Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya, Sonimo Lani selaku Teradu I dalam perkara 157-PKE-DKPP/XI/2020 yang diadukan oleh Yope Wenda. Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Koordinator Divisi (Kordiv) juga dijatuhkan DKPP kepada Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya lainnya yaitu