Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Staf KPU Kabupaten Barru, Andi Muhammad Nadhir, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 104-PKE-DKPP/III/2021, Kamis (8/4/2021). Dalam sidang yang digelar secara virtual ini, Andi Muhammad Nadhir selaku Teradu diduga tidak profesional karena tidak segera mencetak Berita Acara perbaikan persyaratan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa dua perkara yang melibatkan enam penyelenggara pemilu di Kabupaten Halmahera Barat yakni perkara nomor 96-PKE-DKPP/II/2021 dan perkara nomor 97-PKE-DKPP/II/2021 pada Jumat (9/4/2021). Kedua Perkara ini diadukan oleh Dany Missy dan Imran Lolory melalui kuasanya, Junaidi, S.H, dkk. Teradu perkara nomor 96-PKE-DKPP/II/2021 adalah Aknosius Datang, Anggota
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 79-PKE-DKPP/II/2021, pada Kamis (8/4/2021) pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Irianto Lambrie dan Irwan Sabrie melalui kuasanya Fajar Lesmana, dkk. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara yakni Suryanata
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 104-PKE-DKPP/III/2021. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Barru yakni Muhammad Nur Alim, Abdul Mannan, dan Farida. Mereka mengadukan Staf Teknis KPU Kabupaten Barru, Andi Muhammad Nadhir sebagai Teradu Para
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap 13 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/4/2021) pukul 09.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kota Jambi,
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 109-PKE-DKPP/III/2021 di Kantor KPU Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada Kamis (8/4/2021) pukul 09.00 WIB. Pengadu perkara ini adalah Elan Suparlan. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi, yaitu Teguh Hariyanto, Ari
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 36-PKE-DKPP/I/2021 pada Selasa (6/4/2021) pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Andi Tahmid. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu yakni Ardi Trisandi, Syamsuddin, dan Nurliana sebagai Teradu I sampai III. Pengadu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap 13 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/4/2021) pukul 09.30 WIB. Plt. Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa sembilan penyelenggara pemilu Kota Solok dalam sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 8-PKE-DKPP/I/2021, Selasa (6/4/2021). Sembilan penyelenggara pemilu tersebut terdiri dari lima orang dari KPU Kota Solok (selanjutnya disebut KPU Solok) dan empat orang dari Bawaslu Kota Solok (selanjutnya
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 80-PKE-DKPP/II/2021. Perkara ini diadukan oleh Iskandar Dabi-Dabi yang memberikan kuasa kepada Muhjir Nubiu. Pengadu mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Iksan Hamiru sebagai Teradu. Pengadu mendalilkan bahwa Teradu terlibat dalam kepengurusan organisasi