Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara kepada Elisa Kambuaya selaku Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat selama 30 hari kerja. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan terhadap empat perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (3/7/2023). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara kepada Teradu I Elisa
Jakarta, DKPP – Terbukti melanggar melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Ketua KPU Kabupaten Dogiyai Sebastianus Tebai. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak enam perkara di Ruang Sidang DKPP di Jakarta pada Jumat (23/6/2023). Sebastianus Tebai merupakan Teradu dalam perkara nomor 51-PKE-DKPP/III/2023. “Menjatuhkan
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa enam pengawas Pemilu Kab. Cianjur dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 74-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (21/6/2023). Enam pengawas Pemilu yang diperiksa DKPP adalah Usep Agus Zawari, Asep Tandang Suparman, Yuyun Yunardi, Hadi Dzikrinur, dan Tatang Sumarna
Sukoharjo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik 57 Tim Pemeriksa Daerah unsur masyarakat, KPU, dan Bawaslu berasal dari empat provinsi daerah otonom baru (DOB) dan pengganti antarwaktu periode 2022-2023. Pelantikan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito serta dihadiri anggota lainnya yakni J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa
Sukoharjo, DKPP – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan sanksi DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik merupakan bahan evaluasi bagi penyelenggara Pemilu dan demokrasi di Indonesia. “Bagi kami sanksi-sanksi DKPP adalah bagian dari evaluasi bagi penyelenggara Pemilu, serta pembenahan untuk kemajuan besar bagi demokrasi di Indonesia,” ungkapnya saat menghadiri Syukuran Ulang Tahun
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumumkan calon Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Pergantian Antar Waktu (PAW) unsur masyarakat periode 2022-2023 untuk Provinsi DKI Jakarta. Calon tersebut adalah Asep Kamaluddin Nashir. Nama Calon Pengganti Antar Waktu TPD unsur masyarakat ini akan diumumkan di laman www.dkpp.go.id dan media sosial (medsos) DKPP untuk mendapat tanggapan atau
Bekasi, DKPP – Penyelenggara Pemilu pada tingkat ad hoc, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Pantia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dituntut satu frekuensi dalam memahami peraturan atau regulasi kepemiluan. Demikian disampaikan oleh Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah dalam kegiatan Sosialisasi Regulasi Keputusan KPU RI Nomor: 337/HK.06.2-KPT/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Jacob Alupaty Demny selaku Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak delapan perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (31/5/2023). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Jacob Alupaty
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengusulkan alokasi anggaran untuk honorarium bulanan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk tahun anggaran 2024. Heddy mengatakan, usulan honorarium ini hanya ditujukan kepada satu unsur TPD saja, yaitu unsur Masyarakat. “Enggak besar (alokasi anggaran yang digunakan, red.) karena hanya dua orang per provinsi. Paling sebulan
Banda Aceh, DKPP – Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara kembali diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan nomor perkara 66-PKE-DKPP/IV/2023. Sidang kedua digelar di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Senin (29/5/2023). Majelis terdiri dari Muhammad Tio Aliansyah (Ketua), Ranisah (Anggota/TPD Unsur KIP Provinsi