Denpasar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarasa Raka Sandi mengungkapkan setidaknya ada lima prinsip yang harus dipenuhi agar Pemilu bisa dikategorikan demokratis. Prinsip pertama yaitu terpenuhinya asas Pemilu yang meliputi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demikian disampaikan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam rapat Koordinasi Penguatan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan kedua dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 89-PKE-DKPP/VI/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, pada Jumat (11/8/2023) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ahmad. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Bangkalan Sairil Munir sebagai Teradu. Teradu didalilkan menerima
Palu, DKPP – Didalilkan melanggar kode etik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periksa John Libertus Lakawa dan Andi Zainudin (masing-masing sebagai Anggota dan Ketua Bawaslu Kabupaten Morowali Utara). Keduanya berstatus sebagai Teradu I dan II dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 96-PKE-DKPP/VII/2023 yang diadukan oleh Christina Yolanda Lanabu. Teradu I
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 96-PKE-DKPP/VII/2023 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, pada Senin (7/8/2023) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan Christina Yolanda Lanabu. Ia mengadukan John Libertus Lakawa (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Morowali
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara kepada tiga Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dari Kabupaten Bengkulu Tengah. Ketiganya adalah Suprapto (Ketua Panwascam Merigi Kelindang), Wawan Suseno (Anggota Panwascam Bang Haji), dan Irawan Firmansyah (Anggota Panwascam Taba Penanjung) sebagai Teradu V, VI, dan XII dalam perkara Nomor 78-PKE-DKPP/V/2023. Sanksi dibacakan
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 84-PKE-DKPP/V/2023 dan 90-PKE-DKPP/VI/2023 secara hibrid. Perkara nomor 84-PKE-DKPP/V/2023 diadukan Pilipus F. Sarumaha dan Sosius Sarumaha. Sedangkan perkara 90-PKE-DKPP/VI/2023 diadukan oleh Igarni Wau. Teradu dalam dua perkara ini adalah Harapan Bawaulu, Seksama Sarumaha, dan Gayusbin Duha (Ketua
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 93-PKE-DKPP/VII/2023 di Kantor Panwaslih Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Selasa (1/8/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Maimun, Saifulloh, Musliadi dan Iskandar Agani (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 84-PKE-DKPP/V/2023 dan 90-PKE-DKPP/VI/2023 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Senin (31/7/2023) pukul 14.00 WIB. Perkara Nomor 84-PKE-DKPP/V/2023 diadukan oleh Pilipus F. Sarumaha dan Sosius Sarumaha. Keduanya mengadukan Harapan Bawaulu, Seksama Sarumaha,
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 85-PKE-DKPP/VI/2023. Sidang lanjutan digelar untuk mendengarkan keterangan Pihak Terkait yakni Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, dan sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Berdasarkan pemantauan Bawaslu
Surabaya, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk menskors sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 89-PKE-DKPP/VI/2023. Keputusan ini diambil Ketua Majelis Heddy Lugito karena absennya Pengadu bernama Ahmad dalam sidang ini. Sidang ini agendanya untuk mendengarkan pokok pengaduan dari Pengadu dan jawaban Teradu. Namun, Pengadu tidak dapat menghadiri