Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 63-PKE-DKPP/VI/2020 pada Selasa (7/7/2020) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Azwar Anas. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Anton Ishaq, Zainal Abidin, dan Rudi Hermawan sebagai Teradu I, II, dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kedua pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 51-PKE-DKPP/IV/2020 pada Jumat (3/7/2020), pukul 14.00 WIB. Sidang pertama dilaksanakan pada Kamis (18/6/2020). Pengadu dalam perkara ini adalah Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias, Fajar Waruwu dan Peringatan Zebua,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KPU Kota Gunungsitoli, Happy Suryani Harefa. Pemeriksaan dilaksanakan dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 61-PKE-DKPP/VI/2020 pada Kamis (2/7/2020), pukul 13.00 WIB. Perkara dengan nomor pengaduan 65-P/L-DKPP/V/2020 ini diadukan oleh Kariaman Zebua, Ketua DPD KNPI Kota Gunungsitoli. Teradu (Happy Suryani Harefa)
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Didik Supriyanto, S.IP.,MIP menjadi pembicara dalam Webinar Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu Bagi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (2/7/2020), pukul 13.00 WIB. Dalam forum ini, Didik memaparkan sejak 2012 sampai dengan 11 Juni 2020, DKPP telah memutus 6.562 Teradu. Sebanyak 51% atau
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 55-PKE-DKPP/V/2020 pada Kamis (2/7/2020), pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh mantan Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Yesaya Dude. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, yaitu Hasan Tomu, Marten Murafer, Meitty
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa tiga penyelenggara pemilu dari Kabupaten Yahukimo dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 62-PKE-DKPP/VI/2020 pada Kamis (2/7/2020), pukul 09.00 WIB. Ketiga penyelenggara pemilu tersebut terdiri atas dua Anggota KPU Kabupaten Yahukimo, yakni Melinus Soo dan Yesaya Magayang, serta Anggota Bawaslu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa tujuh penyelenggara pemilu Kota Batam dalam sidang pemeriksaan perkara nomor 58-PKE-DKPP/VI/2020 pada Selasa (30/6/2020), pukul 10.00 WIB. Tujuh penyelenggara pemilu Kota Batam tersebut berstatus sebagai Teradu I sampai VII, antara lain Herrigen Agusti, William Seipattiratu, Martius, dan Jernih Millilyati Siregar (Ketua dan Anggota KPU Kota Batam),
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa tujuh (7) penyelenggara pemilu dari Kota Batam. Pemeriksaan digelar dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) pada Selasa (30/6/2020), pukul 10.00 WIB. Perkara dengan nomor 58-PKE-DKPP/VI/2020 ini diadukan oleh Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam, Zukriansyah dan Eka Anita Diana sebagai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara, Prasetya Andhika Syah Putra. Pemeriksaan ini akan berlangsung dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 59-PKE-DKPP/VI/2020 pada Senin (29/6/2020), pukul 10.00 WIB. Berstatus sebagai Teradu, Prasetya diadukan oleh Usman karena diduga melakukan pemalsuan umur
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan sanksi Pemberhentian Tetap untuk Agggota KPU Kabupaten Parigi Moutong, Tahir. Sanksi ini dikeluarkan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Tahir yang berstatus Teradu dalam perkara nomor 10-PKE-DKPP/I/2020 diberhentikan tetap karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor