Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad berharap Papua dan Papua Barat melahirkan pilkada yang berintegritas serta berkualitas pada Pilkada Serentak 2020.
Dua provinsi di ujung timur Indonesia ini diharapkan ini menjadi contoh atau role model pemilu bagi kabupaten, kota, maupun provinsi yang lain yang melaksanakan pilkada.
Harapan tersebut disampaikan dalam Webinar Nasional ‘Sosialisasi Etik Dalam Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Pilkada Serentak Tahun 2020 Regional Timur II’ pada Rabu (21/10/2020) siang.
“Kita berharap Papua dan Papua Barat menjadi contoh, dari Bumi Cendrawasih ini bisa menjadi teladan, sebuah contoh yang baik lahirnya pemilu atau pilkada yang berintegritas dan berkualitas,” tegas Muhammad.
Muhammad menegaskan tidak bisa menerima argumentasi untuk memaklumi pelanggaran pemilu yang berasal dari Papua dan Papua Barat karana sejumlah faktor keterbatasan di kedua wilayah tersebut.
“Maklumlah Papua, Maklumlah Papua, terus terang saya berontak kalau mendengar itu. Seakan-akan Papua dan Papua Barat ini harus dimaklumi karena keterbatasan A, kekurangan B, ketidaksiapan C,” sambung Muhammad.
Dalam forum tersebut, Muhammad mengungkapkan Papua dan Papua Barat memiliki sumber daya manusia (SDM) yang jauh lebih unggul dan bisa menjadi contoh positif bahkan mengalahkan daerah lain.
“Papua sudah tidak lagi rangking satu (jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu) sudah turun digantikan Sumatera Utara. Bahkan sudah tidak lagi di tiga besar, saya yakin itu karena penyelenggara ini sudah bekerja dengan baik dan berintegritas,” tegasnya.
Mantan Ketua Bawaslu RI periode 2012-2017 ini berpesan kepada penyelenggara Papua dan Papua Barat untuk menjadi penyelenggara yang tangguh, baik dari segi pemahaman teknis pemilu maupun landasan moral.
“Buktikan bahwa penyelenggara pemilu di Papua dan Papua Barat justru menjadi lokomotif bagi hadirnya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas,” tutup Muhammad.
Sebagai informasi, selain Prof. Muhammad pemateri lain dalam webinar ini adalah Ketua Bawaslu RI, Abhan, S.H.,M.H, Anggota KPU RI, Hasyim Asy’ari, Ph.D dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI, Dr. phil. Aditya Perdana. (Humas DKPP)