Gorontalo, DKPP – Penegakan kode etik penyelenggara pemilu dilakukan oleh lembaga bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penanganan pelanggaran kode etik untuk penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc, saat ini ditangani oleh kabupaten atau kota. Dulu, pada era DKPP periode 2012-2017 semua dugaan pelanggaran kode etik mulai dari KPU RI, Bawaslu RI sampai ke TPS,
Gorontalo, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad menegaskan, kesuksesan dari perhelatan Pilkada serentak Tahun 2020 bukanlah menjadi tanggung jawab dari penyelenggara pemilu saja, melainkan juga jadi tanggung jawab semua pihak. Demikian disampaikan Muhammad ketika memberi sambutan dalam kegiatan yang diadakan oleh Pemprov Gorontalo di Kota Gorontalo, Senin (16/11/2020). “Tanggung jawab sukses
Bengkulu, DKPP – Potensi pelanggaran kode etik selama proses tahapan Pilkada serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang cukup tinggi. Pelanggaran etik ini bervariasi, salah satu contohnya adalah pelanggaran pada non tahapan. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP, Alfitra Salamm dalam Rapat Koordinasi serta Sosialisasi Etik Penyelenggara Pemilu yang digelar di Kantor Sentra Gakkumdu
Batu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hadir pada tahun 2012 sebagai reaksi ketidakpuasan pembuat undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah. Saat itu, tahun 2009 KPU dilaporkan dan diberitakan buruk oleh partai, calon peserta pemilu, dan pemantau. Tetapi laporan tersebut tidak direspon dengan baik oleh KPU. Hal ini disampaikan oleh Anggota DKPP, Didik
DKPP, Jakarta – Penyelenggara pemilu tingkat ad hoc diharapkan menegakkan kode etik dan kehormatan dalam menjalankan tugasnya dalam tahapan Pilkada serentak 2020. Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad dalam webinar nasional yang diselenggarakan DKPP bertema “Sosialisasi Etik dalam Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Pilkada Serentak Tahun 2020, Regional Barat II”. “Saya
Jakarta, DKPP – Potensi pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu tidak mengenal sekat atau batas usia, jabatan, pendidikan, dan pengalaman kerja. Pelanggaran pemilu seperti serangan jantung, menyerang penyelenggara tua maupun muda dan berpengalaman atau tidak. Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm dalam Webinar Peningkatan Kapasitas SDM Session VII Penegakan Kode
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menegaskan mandiri merupakan harga diri penyelenggara pemilu. Kehormatan penyelenggara yaitu bekerja secara mandiri bebas dari intervensi pihak mana pun. Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Muhammad saat dihubungi awak media secara vitual pada Selasa (10/11/2020) sore “Harga diri penyelenggara itu ada pada kemandiriannya. Kehormatan penyelenggara itu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 5 perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (11/11/2020) pukul 09.30 WIB. Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno menuturkan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang di Ruang Sidang DKPP Jakarta,
Bogor, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menyesalkan masih ada pihak yang memperdebatkan hukum dan etika. Meski keduanya berbeda, hukum dan etika memiliki tujuan yang sama yaitu keadilan bermartabat. Hal itu disampaikan Prof. Muhammad dalam pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Akademis Dan Hukum Penyusunan Indeks Kepatuhan Etika (IKE) Penyelenggara Pemilu
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo menegaskan suksesi kepemimpinan melalui Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang harus berjalan dengan baik dan bermartabat. Meski Pilkada Serentak 2020 menganut sistem demokrasi one man one vote, hendaknya tidak memakai cara-cara yang liberal dan kapital, seperti hoaks, adu domba, politik uang, dan