Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad Tio Aliansyah, mengungkapkan pendidikan etik bagi penyelenggara pemilu akan menjadi salah satu agenda prioritas DKPP periode 2022 – 2027. Pendidikan etik bagi penyelenggara pemilu, menurutnya, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran kode etik yang diprediksi meningkat jelang Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Hal itu disampaikan Muhammad
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 33-PKE-DKPP/X/2022 pada Jumat (18/11/2022) di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Muhammad Amin Laiya. Ia mengadukan Rolis Hasan, Monitha P. Mokodompit, dan Kifli Y. Malonda
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengapresiasi Bawaslu yang telah membuat rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Pengawasan Partisipatif. Hal ini disampaikan Heddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta,
Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, kembali mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk terus menjaga profesionalitas dan kemandirian dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Terlebih bagi pengawas pada Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa mengingat divisi ini menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan atau diadukan, termasuk ke DKPP. Hal tersebut disampaikan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 31-PKE-DKPP/X/2022 pada Senin (14/11/2022) secara hibrida. Perkara ini diadukan oleh Iman Syahri Siagian. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, H. Syafru El Fauzi. Setidaknya ada empat dalil aduan yang dialamatkan kepada Syafru. Pertama, ia
Jakarta, DKPP – Kehadiran Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ex Officio atau perwakilan KPU dan Bawaslu menjadi bagian penting dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, mengungkapkan Anggota DKPP Ex officio diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yakni Pasal 155 Ayat 4 huruf a dan b. “Keberadaan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengimbau jajaran KPU dan Bawaslu provinsi, kabupaten, maupun kota selalu berkomunikasi untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Dengan komunikasi yang baik, menurut I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mampu meminimalisir potensi konflik antar penyelenggara pemilu. Terlebih tahapan Pemilu dan
Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pemeriksa Daerah Tahun 2022 di Yogyakarta, Selasa (1/11/2022) Dibaca : 0
Pengukuhan Tim Pemeriksa Daerah Tahun 2022-2023 di Yogyakarta, Selasa (1/11/2022) Dibaca : 0
Yogyakarta, DKPP – Rapat Koordinasi Nasional dan Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Tahun 2022 resmi dibuka di Yogyakarta pada Selasa (1/11/2022). Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengungkapkan pentingnya kode etik bagi penyelenggara pemilu. Terlebih profesi penyelenggara menyangkut masyarakat luas. “Kode etik diperlukan di setiap lini kehidupan terutama yang menyangkut masyarakat banyak,
