Ida Budhiati: Penegakan Etik Pemilu Cegah Pelanggaran Hukum oleh Penyelenggara

Jakarta, DKPP – Penegakan kode etik penyelenggara pemilu dinilai efektif mencegah dan mempersempit masalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati dalam Sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu oleh DKPP yang dilakukan secara daring. “Satu keniscayaan, penegakan etik ini mampu mencegah

Ganti Operator Sidalih, DKPP Periksa Komisioner dan Kasek KIP Kabupaten Aceh Timur

Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 17-PKE-DKPP/III/2022 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Senin (18/4/2022) Perkara ini diadukan oleh Heri Saputra. Dia mengadukan Nurmi, Sofyan, Yusri, Faisal, dan Eni Yuliana (Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur) selaku Teradu

Majelis Tetap Berikan Ketua dan Anggota KPU Yalimo Kesempatan Membela Diri Meski Pengadu Mencabut Aduan

Jayapura, DKPP – Pengadu perkara nomor 16-PKE-DKPP/III/2022, Yorim Endama, menyatakan pencabutan aduannya kepada Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Yalimo. Hal ini disampaikan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diadakan di Kantor Bawaslu Papua, Jayapura, Kamis (14/4/2022). “Kami menyatakan pengaduan perkara nomor 16-PKE-DKPP/III/2022 dicabut dan memohon kepada sidang Majelis Hakim

Prof. Muhammad Tegaskan Kesiapan DKPP Hadapi Pemilu 2024

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad menegaskan DKPP siap  menghadapi tahapan pelaksanaan Pemilu 2024. Kesiapan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu  di Gedung Nusantara Jakarta, Rabu (13/4/2022). DKPP tidak ragu untuk bersinergi dengan semua penyelenggara pemilu dan

Prof. Muhammad: Jadikan Etika Sebagai Kebutuhan Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad berpesan kepada Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022 – 2027 agar etika menjadi kebutuhan dasar sebagai penyelenggara pemilu. Dengan berpegang teguh kepada etika, penyelenggara tidak akan takut kepada DKPP dan siap dikritik oleh masyarakat, pegiat pemilu, media massa, dan lainnya. Pesan tersebut disampaikan

DKPP Adakan Forum Tripartit Untuk Silaturahmi Dan Perkuat Sinergi

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menginisiasi forum tripartit dengan KPU dan Bawaslu di Jakarta, Rabu (6/4/2022). Dalam kesempatan tersebut, Ketua dan Anggota DKPP hadir lengkap, yaitu Prof. Muhammad, Dr. Alfitra Salamm, Prof. Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, S.IP., M.IP., dan Dr. Ida Budhiati. Kelima nama tersebut juga didampingi oleh Sekretaris DKPP, Yudia Ramli.

Prof. Muhammad Ingatkan Persoalan Daftar Pemilih Harus Jadi Prioritas KPU

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) serius menyelesaikan persoalan daftar pemilih menjelang pemilu dan pilkada serentak 2024. Penyelesaian persoalan daftar pemilih dimulai dengan mempertajam daftar inventaris masalah (DIM). Dengan demikian akan mempersempit potensi pengulangan persoalan pada pemilu yang akan datang. Hal tersebut disampaikan Prof. Muhammad

DKPP Rehabilitasi Nama Baik Ketua KPU Kabupaten Kampar

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Ketua KPU Kabupaten Kampar, Maria Aribeni, dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Maria Aribeni merupakan Teradu dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu perkara nomor 15-PKE-DKPP/III/2022. “Merehabilitasi nama baik Teradu, Maria Aribeni, selaku

DKPP Akan Bacakan Putusan Perkara KPU Kabupaten Kampar Pada Rabu, 6 April 2022

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap satu perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/4/2022) pukul 09.30 WIB. Perkara yang akan dibacakan putusannya ini adalah perkara nomor 15-PKE-DKPP/III/2022 dengan Ketua KPU

Keputusan Administratif Lembaga Yang Menindaklanjuti Putusan DKPP Dapat Dijadikan Obyek Gugatan Peradilan TUN. Putusan DKPP Tidak Dapat Ditafsir Berbeda Oleh Presiden, KPU dan Bawaslu

Jakarta, DKPP – Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi RI (MK RI) telah mengeluarkan Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021 pada Selasa, 29 Maret 2022. Atas putusan tersebut DKPP berpendapat. Pertama, DKPP menghargai putusan Mahkamah Konstitusi terkait sifat putusan final dan mengikat tersebut.  Kedua, DKPP mencermati kesimpulan dari putusan tersebut yang intinya bahwa: Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021 menegaskan kembali putusan terdahulu