DKPP Akan Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Banyuwangi Pada 19 Desember 2022

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 40-PKE-DKPP/XII/2022 pada Senin (19/12/2022) di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Bambang Efendi dan Bambang Ariyantoko. Keduanya mengadukan Ketua dan empat Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi,

Ratna Dewi Pettalolo Ajak Perempuan Tolak Politik Uang 

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo mengajak kaum perempuan menolak politik uang pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan datang. Perempuan memiliki posisi lemah manakala dihadapkan dengan politik uang yang terus menggerus kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia. Di sisi lain, ruang perempuan untuk berkiprah di dunia

DKPP Apresiasi Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu

Aktivitas

DKPP, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengapresiasi upaya Bawaslu memitigasi kerawanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi berharap IKP menjadi rujukan bagi penyelenggara dalam mengambil kebijakan strategis untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada pemilu mendatang. Hal itu disampaikan I Dewa Kade

DKPP Berikan Sanksi Pemberhentian Dari Jabatan Kepada Bendahara Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Selatan

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian dari Jabatan kepada Misda Mohune selaku Bendahara Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) nomor 33-PKE-DKPP/X/2022. Selain sanksi Pemberhentian dari Jabatan, Misda Mohune juga dikembalikan ke instansi asalnya. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tiga

DKPP Akan Bacakan Putusan Tiga Perkara Pada 14 Desember 2022

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pembacaan putusan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang Utama DKPP Jakarta pada Rabu (14/12/2022), pukul 10.00 WIB. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang di

Provinsi Papua Peringkat Pertama Jumlah Teradu KEPP

Aktivitas

Garut, DKPP – Sebanyak 17 penyelenggara pemilu asal Provinsi Papua disidangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) sepanjang tahun 2022. Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, mengungkapkan Provinsi Papua berada di peringkat pertama dalam jumlah Teradu pelanggaran KEPP. Hal itu disampaikan dalam Evaluasi Kinerja Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

DKPP Ingin Pemerintah dan DPR Dukung Anggaran Penegakan KEPP

Aktivitas

Garut, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo berharap pemerintah dan DPR memberikan dukungan yang lebih memadai terkait penegakan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Hal ini adalah satu dari empat rekomendasi DKPP untuk masa yang akan datang. Rekomendasi ini disampaikan Ratna Dewi saat membacakan Laporan Kinerja DKPP Tahun 2022 di Kabupaten

DKPP Terima 83 Aduan dan Sidangkan 34 Perkara KEPP Selama 2022

Aktivitas

Garut, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 83 aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) selama tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 34 di antaranya beralih menjadi perkara pelanggaran KEPP. Demikian disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewa Pettalolo saat menyampaikan Laporan Kinerja DKPP Tahun 2022 dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Heddy Lugito Ingatkan Jangan Sampai Masyarakat Kecewa Karena Pemilu

Aktivitas

Garut, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengingatkan penyelenggara pemilu untuk berhati-hati dan bekerja secara profesional pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Peringatan tersebut disampaikan Heddy Lugito dalam Evaluasi Kinerja Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2022 yang dilaksanakan di Kabupaten Garut, pada Rabu (7/12/2022). Kehatian-hatian dan kerja profesional

Sekretaris DKPP: Laporan Kinerja DKPP Tradisi Akuntabilitas dan Transparansi

Aktivitas

Garut, DKPP – Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Yudia Ramli mengatakan kegiatan Evaluasi Kinerja dan Penegakan Kode Etik Pemilu Tahun 2022 sejalan dengan tradisi lembaga ini. Demikian disampaikan Yudia saat menyampaikan laporan dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2022 di Kabupaten Garut, Rabu (7/12/2024). “Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa DKPP