Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 9 penyelenggara Pemilu Kabupaten Yahukimo atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 113-PKE-DKPP/V/2024 yang diadukan Mesakh Mirin. Mesakh Mirin mengadukan Penas Bahabol, Panus Yahuli, Manius Bahabol, Saul Ossu, dan Yan Kabak (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo) sebagai Teradu I sampai V
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 93-PKE-DKPP/V/2024 di Markas Polda Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Rabu (10/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Simon Petrus Balagaise. Ia mengadukan sembilan penyelenggara Pemilu, antara lain Yati Henuk, Irwan Awaludin, Karolus Fofid dan M. Saifuloh (Ketua
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memulihkan nama baik 15 penyelenggara pemilu dalam empat perkara karena tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Pemulihan nama baik atau rehabilitasi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak empat perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (8/7/2024). “Merehabilitasi nama baik Teradu Lindawati Simanjuntak
Pangkalpinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung EM. Osykar dan Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang Imam Ghozali atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyeleggara Pemilu (KEPP). Pemeriksaan Teradu I dan II dilaksanakan di Ruang Sidang Kantor KPU Provinsi Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang, pada Senin (1/7/2024). Keduanya diadukan oleh Bangun
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 94-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang, pada Senin (1/7/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Bangun Jaya dan Melati yang memberikan kuasa kepada Edi Sutanto, Vitalis Jenarus, dkk. Pihak
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada tiga penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 12 perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Jumat (28/6/2024). Tiga penyelenggara yang diberhentikan DKPP adalah Muh. Yunan selaku (Ketua KPU Kabupaten Konawe
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir serta Pemberhentian sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan kepada Panus Yahuli selaku Anggota KPU Kabupaten Yahukimo karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tiga perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (24/6/2024). “Menjatuhkan
Jakarta, DKPP – Regulasi kepemiluan di Indonesia dalam kondisi ‘tidak baik-baik saja’. Kondisi tersebut mengharuskan penyelenggara Pemilu bekerja keras untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan kredibel. Hal tersebut itu disampaikan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta untuk Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Jakarta
Manggarai Barat, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menghadiri diskusi tentang koordinasi di antara lembaga pengawas pemilu dalam acara “Penguatan Kapasitas SDM Pengawas dan Kesekretariatan Pemilihan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024” yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, pada Jumat (21/6/2024) Dalam kesempatan
iBatam, DKPP – Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengajak masyarakat Provinsi Kepulauan Riau berpartisipasi mewujudkan pemilu dan pilkada berintegritas. Salah satunya dengan menjaga dan terus mengingatkan penyelenggara pemilu agar memegang teguh kode etik dan pedoman perilaku. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Hukum Kepemiluan “Diskusi Publik: Integritas Pemilu 2024 dan Masa Depan