Majene, DKPP – Memiliki jumlah pemilih pemula yang tidak sedikit, perguruan tinggi atau kampus dinilai menjadi salah satu tempat dan motor perubahan untuk kualitas Pemilu dan demokrasi di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam Seminar Nasional Ilmu Politik Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis dan Berintergritas di Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Kabupaten Majene,
Polewali Mandar, DKPP – Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo menegaskan penegakan hukum Pemilu tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan keadilan Pemilu. Demikian disampaikan Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada Sabtu (7/10/2023). “Dalam pengawasan kalau ada kesalahan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 111-PKE-DKPP/IX/2023 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Selasa (3/10/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Irfan Efendi. Ia mengadukan Ketua KIP Kabupaten Aceh Singkil M. Nasir. Pengadu mendalilkan Teradu diduga
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kota Jayapura Markus Duwith dalam perkara nomor 92-PKE-DKPP/VIII/2023. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tiga perkara yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (25/9/2023). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Markus Duwith selaku Anggota KPU Kota
Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dirancang bukan untuk menghukum penyelenggara Pemilu. Kehadiran DKPP di Indonesia salah satunya untuk menjaga dan menjamin integritas penyelanggara serta lembaga Pemilu. Demikian disampaikan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam acara Ngobrol Bareng Bawaslu (Ngobras) yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (21/9/2023). “Jangan ditafsirkan keberadaan DKPP ini
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memeriksa Ketua dan Anggota KPU RI atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu RI dengan pokok aduan terkait pembatasan akses data dan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) serta pembatasan jumlah personel dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada empat penyelenggara Pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak lima perkara yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (13/9/2023). “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Edo Septiadi selaku staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Rabu (13/9/2023) pukul 14.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Rahmat Bagja, Totok Hariyono, Herywn J.M. Malonda, Puadi, dan Lolly Suhenty (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu RI)
Surabaya, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi berharap penyelenggara Pemilu tidak ikut dalam perdebatan terkait isu-isu maupun wacana kepemiluan yang berkembang di media dan masyarakat. Salah satu isu atau wacana yang ramai diperbincangkan saat ini adalah tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu tahun 2024 akan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 102-PKE-DKPP/VIII/2023 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Jumat (8/9/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Nazaruddin yang memberikan kuasa kepada Mhd. Ikhsan Simatupang dan Muhammad Abduh. Ia mengadukan Anggota Bawaslu Provinsi