Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk Perkara Nomor 297-PKE-DKPP/IX/2019. Sidang pemeriksaan berlangsung di ruang sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Jumat (15/11/2019). Agenda sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu ini mendudukkan Timo Dahlia Daulay dan Mulianta Sembiring masing-masing selaku Ketua dan Anggota
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk Perkara Nomor 312-PKE-DKPP/X/2019. Pemeriksaan berlangsung di ruang sidang Bawaslu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kamis (14/11/2019). Agenda sidang ini untuk mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu. Pengadu perkara ini adalah Esya Astuti, Ketua DPC PAN Kecamatan Buay Madang
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk Perkara Nomor 285-PKE-DKPP/IX/2019. Sidang pemeriksaan berlangsung di ruang sidang Bawaslu Provinsi Papua, Kamis(14/11/2019). Pengadu pada perkara ini adalah Hernius Ibage sedangkan Teradunya adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo yakni Didimus Busup, Meli Sool, Andarias Silak, Yesaya
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara Nomor 208-PKE-DKPP/VIII/2019, Selasa (12/11/2019). Sidang pemeriksaan berlangsung di Ruang Sidang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Teradu pada perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, yakni Helius Udaya, Jais, dan Lucinda Theodora. Sedangkan Pengadunya adalah
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 295-PKE-DKPP/VIII/2019 di Ruang Sidang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Selasa (12/11/2019). Perkara ini diadukan oleh Jamrioni (wiraswasta). Ia mengadukan Koordinator Sekretariat (Korsek) Kabupaten Wakatobi, Yusuf dan Kepala Sekretriat (Kasek) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
Jakarta, DKPP – Dalam rangka standarisasi perilaku etik penyelenggaraan pemilu, pedoman etika dan perilaku, penyelenggaraan pemilu hanya berpedoman pada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu. Hukum beracara penegakan kode etik dapat disesuaikan dengan PKPU dan Perbawaslu Hal ini disampaikan anggota DKPP, Prof. Muhammad saat menjadi narasumber
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan Putusan terhadap 19 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (30/10/2019) pukul 13.30 WIB. Menurut Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno, semua perkara yang akan diputus merupakan perkara-perkara yang telah diperiksa
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono mengungkapkan bahwa jumlah penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik terkait prinsip profesional adalah yang tertinggi berdasarkan kategori pelanggaran terhadap amar Putusan DKPP per 16 Oktober 2019, yakni sebanyak 117 pelanggaran. Dari jumlah tersebut, dalam amar putusan DKPP sebanyak 3 (tiga) penyelenggara pemilu terbukti melanggar kode etik dan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono memberikan apresiasi atas diselenggarakannya Bawaslu Award Tahun 2019. Menurutnya pemberian penghargaan ini merupakan tradisi yang memiliki nilai-nilai positif untuk Bawaslu. Harjono mengatakan hal ini saat menghadiri acara Bawaslu Award Tahun 2019 yang digelar di The Kasablanca Hall, Jln. Casablanca, No. 88, Menteng Dalam, Jakarta
Jakarta, DKPP – Ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka (7) menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu. Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas, wewenang dan