Papua, DKPP – Sistem pemilu di Indonesia sangat unik, banyak negara menaruh perhatian sekaligus terkejut dengan penyelenggaraan pemilu Indonesia. Namun demikian masih banyak yang perlu diperbaiki pada sistem pemilu Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati dalam Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kantor Bawaslu Provinsi
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk Perkara Nomor 299-PKE-DKPP/IX/2019. Pemeriksaan berlangsung di ruang sidang Bawaslu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Jum’at (15/11/2019). Agenda sidang ini untuk mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu. Pengadu pada perkara tersebut adalah Esya Astuti, Ketua DPC Partai Amanat Nasional
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk Perkara Nomor 302-PKE-DKPP/IX/2019. Sidang pemeriksaan berlangsung di ruang sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Jumat (15/11/2019) pukul 14.00 WIB. Pengadu, Elwin Laila, saksi Partai Golkar Dapil 6 Nias Selatan melaporkan Pilipus Famazokhi Sarumaha dan Alismawati Hulu, masing-masing selaku
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk Perkara Nomor 297-PKE-DKPP/IX/2019. Sidang pemeriksaan berlangsung di ruang sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Jumat (15/11/2019). Agenda sidang ini beragendakan mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu. Pengadu perkara ini adalah Jendi Muli, Caleg Partai Golkar Dapil 6 Deli Serdang. Dia
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk Perkara Nomor 297-PKE-DKPP/IX/2019. Sidang pemeriksaan berlangsung di ruang sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Jumat (15/11/2019). Agenda sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu ini mendudukkan Timo Dahlia Daulay dan Mulianta Sembiring masing-masing selaku Ketua dan Anggota
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk Perkara Nomor 312-PKE-DKPP/X/2019. Pemeriksaan berlangsung di ruang sidang Bawaslu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kamis (14/11/2019). Agenda sidang ini untuk mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu. Pengadu perkara ini adalah Esya Astuti, Ketua DPC PAN Kecamatan Buay Madang
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk Perkara Nomor 285-PKE-DKPP/IX/2019. Sidang pemeriksaan berlangsung di ruang sidang Bawaslu Provinsi Papua, Kamis(14/11/2019). Pengadu pada perkara ini adalah Hernius Ibage sedangkan Teradunya adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo yakni Didimus Busup, Meli Sool, Andarias Silak, Yesaya
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara Nomor 208-PKE-DKPP/VIII/2019, Selasa (12/11/2019). Sidang pemeriksaan berlangsung di Ruang Sidang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Teradu pada perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, yakni Helius Udaya, Jais, dan Lucinda Theodora. Sedangkan Pengadunya adalah
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 295-PKE-DKPP/VIII/2019 di Ruang Sidang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Selasa (12/11/2019). Perkara ini diadukan oleh Jamrioni (wiraswasta). Ia mengadukan Koordinator Sekretariat (Korsek) Kabupaten Wakatobi, Yusuf dan Kepala Sekretriat (Kasek) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
Jakarta, DKPP – Dalam rangka standarisasi perilaku etik penyelenggaraan pemilu, pedoman etika dan perilaku, penyelenggaraan pemilu hanya berpedoman pada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu. Hukum beracara penegakan kode etik dapat disesuaikan dengan PKPU dan Perbawaslu Hal ini disampaikan anggota DKPP, Prof. Muhammad saat menjadi narasumber