Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tomy Suswanto. Tomy berstatus sebagai Teradu I dalam perkara Nomor 22-PKE-DKPP/II/2020. Dalam perkara yang sama, DKPP juga menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Koodinator Divisi Pengawasan kepada Anggota Bawaslu Kota Bekasi,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Catur Riris Yudi Pamungkas sebagai Anggota KPU Kabupaten Kendal dalam perkara Nomor 28-PKE-DKPP/II/2020. Sanksi Pemberhentian Tetap dibacakan dalam sidang pembacaan putusan yang dilaksanakan di Ruang Sidang DKPP, Gedung TLC, Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 117, Jakarta Pusat, pada Rabu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan putusan sebanyak 8 perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung Treasury Learning Centre (TLC), Jl. KH. Wahid Hasyim No. 117 Jakarta, Rabu (6/5/2020) pukul 10.00 WIB. Sekretaris DKPP Bernad D. Sutrisno mengatakan semua perkara yang akan diputus
Jakarta, DKPP – Teori keadilan bermartabat berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, atau keadilan yang nge wong ke wong (memanusiakan manusia-red). Hal ini disampaikan Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo melalui wawancara telepon, Rabu (29/4/2020) siang. Konteksnya dalam demokrasi adalah menempatkan demokrasi dengan benar. Penyelenggara pemilu jangan memanipulasi
Jakarta, DKPP – Pandemi virus corona atau COVID-19 membuat setiap lembaga di Indonesia melalukan reformulasi program dan kegiatan. Hal tersebut juga dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selama masa pandemi COVID-19, DKPP akan memaksimalkan media sosial (medsos) sebagai wahana sosialisasi kode etik pemilu secara masif. Anggota DKPP, Didik Supriyanto, S.IP, M.IP menegaskan sosialisasi kode
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad memberikan penjelasan terkait arahannya kepada jajaran Sekretariat DKPP yakni Budaya Lima Prinsip Kerja DKPP yang disampaikan usai ditetapkan sebagai ketua definitif, Jumat (17/4/2020) lalu. Dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan seluruh anggota dan jajaran Sekretariat DKPP pada Kamis (23/4/2020), Prof. Muhammad menguraikan Budaya Lima
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melaksanakan rapat koordinasi terbatas (rakortas) melalui video conference dengan agenda Reformulasi Program, Kegiatan, dan Anggaran DKPP selama pandemi COVID-19 pada Kamis (23/4/2020). Rakortas dipimpin Ketua DKPP, Prof. Muhammad dan dihadiri empat anggota lainnya yakni Dr. Ida Budhiati, Dr. Alfitra Salamm, Prof. Teguh Prasetyo, dan Didik Supriyanto, M.IP.
Memperjuangkan emansipasi sejatinya memperjuangkan integritas diri. Semangat Kartini dapat dijadikan teladan dalam menegakkan integritas penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Bagaimana semangat Kartini ini menjadi teladan untuk menegakkan integritas penyelenggaraan pemilu khususnya Pilkada serentak 2020 mendatang? Berikut petikan wawancara dengan Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati melalui telepon pada Senin (21/4/2020) siang. Unduh Wawancara Lengkap Dengan Ida
Didik Supriyanto, S.IP, M.IP resmi menjadi Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mulai Rabu (15/4/2020). Didik mengucap sumpah jabatan menjadi satu dari tujuh “pendekar” penegak kode etik pemilu. Akankah kehadiran Didik di DKPP memberi lebih banyak warna dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu? berikut petikan wawancara dengan Didik Supriyanto sesaat setelah pengucapan sumpah: Unduh
Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Mendagri, pada Senin (30/3/2020) lalu setuju pada kesimpulan untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada 23 September mendatang. Ada sejumlah konsekuensi yang mungkin muncul akibat dari penundaan tersebut. Selain konsekuensi hukum, teknis, dan anggaran, juga status petugas penyelenggara di lapangan.