Jika Terapkan Protokol Kesehatan Konsisten Dan Maksimal, Pilkada Serentak 2020 Tidak Akan Menjadi Kluster Baru Covid-19

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad kembali menegaskan Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember bukan harga mati bagi pemerintah maupun penyelenggara pemilu. Peluang untuk menunda pilkada di 270 kabupaten, kota, dan provinsi masih terbuka lebar, jika pandemi Covid-19 terus berlangsung dan semakin memburuk. Hal tersebut disampaikan Prof.

Alfitra Salamm: Demokrasi Indonesia Kontradiksi Covid-19

Aktivitas

Mataram, DKPP – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dan penyelenggara pemilu adalah menyakinkan masyarakat jika

Ida Budhiati: Pemilu Berintegritas Tidak Cukup Dengan Penegakan Hukum

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Penegakan hukum pemilu dinilai tidak cukup untuk membangun serta mewujudkan pemilu yang berintegritas. Tetapi juga perlu dibangun sebuah sistem integritas yang dikhususkan bagi penyelenggara pemilu. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati mengatakan beban hukum kepemiluan sangat berat serta penegakan memerlukan waktu antara tiga minggu sampai dengan dua bulan. Hal

DKPP Periksa Delapan Penyelenggara Pemilu Halmahera Selatan Terkait Rekrutmen PPK

Aktivitas

Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa delapan penyelenggara pemilu Kabupaten Halmahera Selatan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 92-PKE-DKPP/IX/2020 pada Jumat (2/10/2020), pukul 09.00 WIT, di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut). Dari delapan penyelenggara pemilu yang diperiksa, lima di antaranya adalah Ketua dan Anggota

SABTU 3 OKTOBER 2020, DKPP AKAN PERIKSA KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN SUMBAWA

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 91-PKE-DKPP/IX/2020 pada Sabtu (3/10/2020) pukul 09.00 WITA di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumbawa, yaitu Syamsihidayat, Ruslan, Lukman Hakim, Hamdan dan

DKPP Periksa 12 Penyelenggara Pemilu Di Provinsi Sumatera Barat Terkait Syarat Dukungan Calon Perseorangan

Aktivitas

Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 86-PKE-DKPP/IX/2020 pada Selasa (29/9/2020) pukul 09.00 WIB. Pengadu H. Fakhrizal, H. Genius Umar (FaGe), dan Haris Satrio diwakili kuasa mereka, Syamsirudin dan Ardyan. Para Teradu dalam perkara ini adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera

Prof. Muhammad: Empat Ciri Regulasi Yang Baik

Aktivitas

Padang, DKPP – Untuk mendukung penegakan kode etik penyelenggara pemilu dalam melakukan proses komunikasi dengan publik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara Ngetren Media (Ngobrol Bareng Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media) di Kota Padang, Selasa (29/9/2020). Acara Ngetren Media di Kota Padang adalah acara kali ke-empat. Sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan serupa di Makassar, Solo,

DKPP Imbau Parpol Tertibkan Administrasi Silon dan Sipol

Aktivitas

Surakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengimbau seluruh partai politik untuk menertibkan administrasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) agar tidak menyulitkan penyelenggara pemilu. Imbauan tersebut disampaikan Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm sesaat sebelum menutup sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 86-PKE-DKPP/IX/2020 pada Senin

Prof. Muhammad: Pengadu Jangan Main-Main Melapor Ke DKPP

Aktivitas

Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak tergantung pada pencabutan laporan Pengadu. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan yang telah dicatat dalam Berita Acara Verifikasi Materiel dicabut oleh Pengadu dan/atau Pelapor, DKPP tidak

Pemeriksaan Kedua Bawaslu Sragen, KPU RI Berikan Keterangan Terkait Status Panwascam

Aktivitas

Surakarta, DKPP – KPU RI memberikan keterangan terkait status Anggota Panwascam Tanon, Kabupaten Sragen, Setyo Murniyati, dalam sidang pemeriksaan kedua dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang diadakan DKPP di Kantor KPU Kota Surakarta, Senin (28/9/2020). Dalam sidang yang memeriksa perkara nomor 87-PKE-DKPP/IX/2020 ini, Anggota KPU RI, Hasyim Asy’ari membenarkan Setyo Muniyarti pernah mencalonkan