Surabaya, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Ida Budhiati memberikan apresiasi kepada Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Menurut Ida, TPD memberikan support yang optimal kepada DKPP dalam melaksanakan tugas dan kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik. Dalam kesempatan penutupan ‘Bimbingan Teknis Tim Pemeriksa Daerah (Bimtek TPD) Regional II, di Surabaya, 22-24 Oktober
Surabaya, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Teguh Prasetyo mengungkapkan terkait lokal wisdom atau kearifan lokal dalam pertimbangan putusan DKPP. Kearifan lokal adalah salah satu dari 27 butir rekomendasi yang dihasilkan dalam bimtek di Surabaya. “Saya tadi mendengar rekomendasi dari koordinator tenaga ahli tentang local wisdom dalam pertimbangan putusan. Tadi malam di
Surabaya, DKPP − Bimbingan Teknis Tim Pemeriksa Daerah (Bimtek TPD) Regional II, yang digelar di Surabaya, 22-24 Oktober 2020 ini menghasilkan 27 rekomendasi. Sebelumnya, pada kegiatan serupa di Medan dihasilkan 25 rekomendasi, sehingga total rekomendasi berjumlah 57. Hal ini diungkapkan Dr. Alfitra Salamm pada acara penutupan bimtek. “Ini belum termasuk rekomendasi dari bimtek di Makassar
Denpasar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait kerjasama penguatan demokrasi dan integritas pemilu. Penandatangan nota kesepahaman dilakukan bersamaan dengan Wisuda Sarjana dan Pasca Sarjana Undiknas Denpasar Tahun 2020 di Ballroom Westin Hotel Nusa Dua, Bali pada Jumat (23/10/2020). Dalam
Surabaya, DKPP – Aspek hukum material Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai ketentuan Pasal 109 Ayat 2 Undang-undang Nomor 15 tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, DKPP memiliki kewenangan yang cukup besar dalam menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
Surabaya, DKPP – Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) direkrut dari orang-orang yang mempunyai pengalaman dalam bidang kepemiluan. Khusus anggota TPD yang berasal dari ex officio KPU atau Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta kepada KPU dan Bawaslu RI untuk mengirimkan ‘delegasi’ tim pemeriksanya. SK (Surat Keterangan) dikeluarkan oleh Ketua DKPP, tetapi nama-nama berdasarkan penugasan
Surabaya, DKPP − Kegiatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus dimaknai sebagai perwujudan komitmen DKPP untuk mendukung sukses Pilkada serentak tahun 2020 yang penuh beban dan tantangan karena digelar di tengah pandemi covid-19. Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati dalam pengarahan pada ‘Bimbingan Teknis Tim Pemeriksa Daerah (Bimtek TPD) Regional II, di
Surabaya, DKPP – Bimtek adalah refreshing, mengingat-ingat kembali dalam suasana yang menyenangkan karena dilakukan melalui pertemuan tatap muka. Bimtek juga adalah sharing pengalaman. Sharing pengalaman penting bagi DKPP untuk meningkatkan kualitas persidangan dan juga tentu kualitas putusan DKPP. Hal ini diungkapkan Didik Supriyanto masih dalam acara Bimbingan Teknis Tim Pemeriksa Daerah (Bimtek TPD) Regional II,
Surabaya, DKPP – Sebentar lagi Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan. Pilkada adalah ajang berkontestasi. Dalam prosesnya, tidak selalu pilkada berjalan normal. Dalam kontestasi misalnya, para kontestan akan melakukan berbagai cara, mulai yang kasar, halus atau sembunyi-sembunyi. Berbagai manuver dilakukan. Demikian, Anggota DKPP Prof. Teguh Prasetyo dalam arahannya kepada peserta ‘Bimbingan Teknis Tim Pemeriksa Daerah (Bimtek
Surabaya, DKPP – Bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah keputusan yang sulit untuk mengelar kegiatan di tengah pandemic covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir. Pertemuan dalam kegiatan ‘Bimbingan Teknis Tim Pemeriksa Daerah (Bimtek TPD) Regional II, di Surabaya, 22-24 Oktober 2020 ini diharapkan bukan hanya sekadar ajang silaturahmi tetapi juga pemperkuat posisi DKPP