Jakarta, DKPP – Ketua DKPP RI Prof. Muhammad menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Tahapan Pemungutan Suara Pilkada Serentak Tanggal 9 Desember 2020 di Sasana Bhakti Praja Gd. C Lt.3 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (8/12/2020). Dalam kesempatan ini, Muhammad mengapresiasi Mendagri yang telah menginisiasi rakor ini guna mengetahui kesiapan pemungutan suara Pilkada 2020 dari
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengungkapkan Indonesia tidak kekurangan ahli tata Kelola pemilu. Namun mengelola pemilu dan pilkada tidak cukup jika hanya mengandalkan keahlian semata. Pernyataan itu disampaikan Prof. Muhammad dalam Seminar Nasional ‘Penguatan Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia’ yang digelar oleh DKPP dengan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar kegiatan ‘Focus Group Discussion Tentang Masukan Stakeholder Terkait Kinerja DKPP Tahun 2020’, pada Minggu-Selasa (6-8/12/20) di Hotel Amaroossa, Kota Bogor. Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm dalam pengantarnya mengatakan bahwa kegiatan ini sangat strategis. “Kegiatan ini sangat strategis, bagaimana eksternal melihat DKPP secara clear dan objektif. DKPP
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berharap kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Sulawesi Utara yakni gubernur, bupati, maupun wali kota, benar-benar ditentukan oleh masyarakat Sulawesi Utara. Ketua DKPP, Prof. Muhammad mengatakan sangat disesalkan jika kepala daerah terpilih di Provinsi Sulawesi Utara ditentukan oleh sembilan hakim di Mahkamah Konstitusi (MK)
Palembang, DKPP − Masih dalam sidang yang sama, perkara nomor 167-PKE-DKPP/XI/2020, sidang ini mendudukkan sekaligus KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga KPU dan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir. sebagai Teradu. Perkara ini diadukan oleh Ilyas Panji Alam dan Endang PU. Ishak melalui kuasanya, Firli Darta. Pengadu mengadukan Iin Irwanto, Junaidi, Iwan Ardiansyah, Syamsul Alwi, dan
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 150-PKE-DKPP/XI/2020 di Mapolda Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada Jumat (4/11/2020) pukul 09.00 WIB. Perkara 150-PKE-DKPP/XI/2020 Perkara perkara ini diadukan oleh Imam Hanafi Abdullah. Ia mengadukan Massuryati, Masjidah, Titin Maryati, Rusdi, dan Roby Ardiansyah (Ketua
Semarang, DKPP – Pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah sarana demokrasi untuk mengganti sirkulasi pimpinan secara periodik dan bermartabat. Artinya ada aturannya, namun disayangkan karena meskipun aturan ini berjalan, belum ditemukan pijakannya. Seseorang yang ingin menjadi kepala daerah hanya berpikir bagaimana cara untuk menang. Hal ini didukung dengan sistem demokrasi yang mengalami pergeseran. Jika dulu demokrasi
Sorong, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Didik Supriyanto, S.IP., MIP menegaskan kerjasama antara DKPP dengan media sangat penting. Peran media massa dinilai strategis dalam rangka penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikan Didik dalam kegiatan Ngetren Media: Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media di Swiss Belhotel, Kota Sorong, pada Kamis (3/12/2020)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk dua perkara di Kota Gorontalo, Sabtu (5/12/2020) pukul 09.00 WITA. Dua perkara itu adalah perkara nomor 168-PKE-DKPP/XI/2020 dan 168-PKE-DKPP/XI/2020. Perkara 168-PKE-DKPP/XI/2020 diadukan oleh empat orang, yaitu Robin Bilondatu, Anton Abdullah, Paris Djafar, dan Budiyanto Biya.
Sorong, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 165-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor KPU Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, pada Kamis (3/12/2020). Perkara ini diadukan Freddy Thie dan Hasbulla Furuada yang memberikan kuasa kepada Ahmad Irawan, Donal Fariz, Jamil Burhan, Zain Maulana Husein, dan Anang