Mataram, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 120-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram, Senin (9/11/2020) pukul 13.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh salah satu pasangan calon yang berkontestasi dalam Pemilihan Wali Kota Mataram, yaitu Dianul Hayesi (Calon
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendukung penuh Konferensi Nasional ke-2 Etika Kehidupan Berbangsa yang diselenggarakan atas kerjasama MPR RI dengan DKPP dan Komisi Yudisial (KY). Konferensi Nasional ke-2 Etika Kehidupan Berbangsa akan dilaksanakan pada Rabu (11/11/2020) pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta Pusat. “Kami dari DKPP mendukung sepenuhnya
Mataram, DKPP – Membangun Fondasi etika yang kokoh bagi penyelenggara pemilu merupakan salah satu concern Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Fondasi etika ini bertujuan untuk menjaga serta mencegah penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran etik. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo dalam Rapat Koordinasi serta Sosialisasi Etik Penyelenggara Pemilu yang digelar di Kantor Bawaslu Provinsi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 120-PKE-DKPP/X/2020 pada Senin (9/11/2020) pukul 13.00 WITA. Pengadu dalam perkara ini adalah Dianul Hayezi, Ns.H.Badrun Nadianto, Sri Sudarjo. Pengadu mengadukan Husni Abidin, Syaifuddin, Sopan Sopian Hadi, I Ketut Swena, Edy Putrawan (Ketua dan Anggota
Jayapura, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Didik Supriyanto, S.IP., MIP mengatakan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, penyelenggara pemilu harus menjadi pelopor kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19. Dengan demikian, penyelenggara pemilu akan menjadi role model bagi peserta pilkada, pasangan calon maupun partai politik. Bukan tidak mungkin, kepatuhan tersebut diikuti oleh masyarakat. Hal itu
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo mengungkapkan filsafat kepemiluan dibangun dari jati diri bangsa Indonesia yaitu Pancasila, antara lain berupa nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Hal tersebut disampaikan Prof. Teguh dalam Webinar Nasional ‘Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Berintegritas di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara’ yang diselenggarakan
Manado, DKPP – Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dengan tujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Demokrasi yang diawali dari pemilu, harus menghasilkan pemimpin yang bermartabat. Dan pemilu yang bermartabat, diawali dari penyelenggara pemilu yang bermartabat pula. Artinya, proses penyelenggaraan pemilu hasil akhirnya adalah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mensejahterakan masyarakat. Hal
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik untuk perkara nomor 112-PKE-DKPP/X/2020 pada Jumat (6/11/2020) pukul 14.00 WITA Perkara ini adalah perkara ketiga yang diadukan oleh Pengadu, Muhammad Amin Laiya, Wakil ketua 1/ DPD Partai Amanat Nasional Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Ada dua pokok aduan Pengadu terhadap Monitha
Manado, DKPP – Sidang kedua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) digelar untuk perkara nomor 111-PKE-DKPP/X/2020 pada Jumat (6/11/2020) pukul 14.00 WITA, masih dengan Pengadu, Muhammad Amin Laiya, Wakil ketua 1/ DPD Partai Amanat Nasional Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Pengadu melaporkan Fijey Bumulo, Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pokok aduan terkait integritas Teradu yang sebelum
Manado, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar tiga sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yakni perkara nomor 110, 111, dan 112-PKE-DKPP/X/2020 pada Jumat (6/11/2020) pukul 14.00 WITA. Ketiga perkara ini diadukan oleh Muhammad Amin Laiya, Wakil ketua 1/ DPD Partai Amanat Nasional Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Sidang pertama, perkara nomor