DKPP Akan Periksa Empat Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pandeglang Pada 5 Agustus 2024

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 110-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Banten, Kota Serang, pada Senin (5/8/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Denis Rismanto. Ia mengadukan Febri Setiadi dan Didin Tahajudin (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang) sebagai

Sekretaris DKPP: Tim Survei IKEPP Segera Turun ke 38 Provinsi

Jakarta, DKPP – Tim survei Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) dalam waktu dekat ini segera diterjunkan ke 38 provinsi untuk pengambilan data dan sampel melalui wawancara terkait Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sekretaris DKPP David Yama berharap tim mendapatkan hasil yang terbaik untuk menyusun IKEPP. Sehingga ke depan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam peningkatan

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo Atas Dugaan Arahkan Pemindahan Suara

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 119-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Rabu (31/7/2024). Perkara ini diadukan Yosep Payage yang memberikan kuasa kepada Amsal Sama dan Hendrik Thomasoa. Pengadu mengadukan Penas Bahabol, Manus Bahabol, Panus Yahuli, Yan Kobak, dan

Diduga Ubah Jumlah Pengguna Hak Pilih, DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 112-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Senin (29/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Arlin Pasaribu. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yakni Wahid Pasaribu, Fahri Zulaiman Rambe, Helman Tambunan,

Ratna Dewi: Politik Uang dan Netralitas ASN Ancaman Pilkada Tahun 2024

Palu, DKPP – Politik uang (money politics) dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi  ancaman serius bagi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Kedua ancaman ini perlu diantisipasi agar Pilkada berjalan dengan aman dan lancar. Demikian disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah

DKPP Periksa Tiga Perkara di Kota Jayapura Pada 29-31 Juli 2024

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura. Ketiga perkara tersebut, yaitu perkara Nomor 116-PKE-DKPP/VI/2024, 117-PKE-DKPP/VI/2024 dan 119-PKE-DKPP/VI/2024, akan diperiksa secara terpisah di Kota Jayapura pada periode 29-31 Juli 2024. Berikut rincian mengenai ketiga

DKPP Akan Periksa 14 Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Timor Tengah Utara Pada 29 Juli 2024

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 109-PKE-DKPP/VI/2024 Secara Hybrida di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dan Ruang Sidang DKPP, pada Senin (29/7/2024) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan Jeheskiel E Nenot’ek yang memberikan kuasa kepada Charlie Y.

DKPP Akan Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Pada 29 Juli 2024

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)  perkara nomor 112-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Senin (29/7/2024) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Arlin Pasaribu. Ia mengadukan Wahid Pasaribu, Fahri Zulaiman Rambe, Helman Tambunan, M. Fadli Wanri Putra

DKPP Kembali Periksa Dua Anggota Bawaslu OKU Terkait Dugaan Jual Beli Suara

Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pekara nomor 106-PKE-DKPP/V/2024 dan 128-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Selasa (23/7/2024). Perkara 106-PKE-DKPP/V/2024 diadukan Muhammad Aldy Mandaura dan perkara 128-PKE-DKPP/VII/2024 diadukan Andri Filandi. Keduanya mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)

Terbukti Melanggar KEPP, DKPP Berhentikan Sepuluh Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada sepuluh penyelenggara Pemilu karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi Pemberhentian Tetap tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (22/7/2024). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VI Imam Khaiorullah selaku