Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Diponegoro (Undip) telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Gedung Art Center, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Undip, Kota Semarang, Kamis (22/8/2024). MoU yang ditandatangani oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Rektor Undip Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. ini terkait
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 166-PKE-DKPP/VII/2024 di Markas Polda Provinsi Papua, Kota Jayapura. Perkara ini diadukan oleh Festus Asso yang memberikan kuasa kepada Agus Susanto. Ia mengadukan Killon Wenda, Charles Walilo, Meiki Tuwo, Yairus Asso, dan Hongko Gombo (Ketua dan
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 117-PKE-DKPP/VI/2024 yang diadukan Timiles Yikwa. Timiles Yikwa mengadukan Netius Wonda, Imenus Kogoya, Murni Penggu, Yuli Waker, dan Yunius Wonda (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara) masing- sebagai Teradu I sampai V. Sidang pertama digelar
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 134-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (23/8/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Setiadharma yang memberikan kuasa kepada Nasrullah dan Rahmat. Ia mengadukan Ketua dan Anggotq KPU Provinsi Jawa
Nabire, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 135-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Kota Nabire, pada Kamis (15/8/2024). Perkara ini diadukan oleh Yulius Kudiai dan memberikan kuasa kepada Aloysius Renwarin dan Elizabeth Renwarin. Ia mengadukan Sisilia Nawipa dan Petrus Nawipa (Anggota
Nabire, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 129-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Kota Nabire, pada Rabu (14/8/2024). Teradu dalam perkara ini adalah Nolianus Kobogau, Junus Miagoni, dan Johan Miaseni (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya) masing-masing sebagai Teradu I
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Kota Nabire. Kedua perkara tersebut yaitu perkara Nomor 129-PKE-DKPP/VII/2024 dan 135-PKE-DKPP/VII/2024 akan digelar secara terpisah pada tanggal 14-15 Agustus 2024. Perkara Nomor 129-PKE-DKPP/VII/2024 Sidang pemeriksaan akan dilaksanakan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 151-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, pada Senin (12/8/2024) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan AR Rezekian Noor yang memberikan kuasa kepada Darul Huda Mustaqim, Muhammad Ridho Fuadi, dan Armadiansyah. Ia
Ambon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 127-PKE-DKPP/VII/2024 yang diadukan Sudin Narwawan dan memberikan kuasa kepada Rutsam Herman. Ia mengadukan Anggota KPU Provinsi Maluku Wawan Kurniawan Susanto yang sebelumnya menjabat Anggota KPU Kota Tual (Teradu I), serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kota
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Kota Ambon. Kedua perkara tersebut, yaitu perkara Nomor 127-PKE-DKPP/VII/2024 dan 161-PKE-DKPP/VII/2024, akan diperiksa secara terpisah di Kota Ambon pada periode 8-9 Agustus 2024. Berikut rincian mengenai kedua perkara