Laporan Kinerja DKPP Tahun 2021 “DKPP Mengawal Proses Pemilu 2024 Berkualitas dan Berintegritas”

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan kegiatan “Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2021” sebagai bentuk laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DKPP mengemban amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam menerima, memeriksa, dan memutus pengaduan dan/ atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sebagai wujud nyata melaksanakan

Prof. Teguh Prasetyo: Dengan Pemilu Kita Harus Bersatu

Aktivitas

Toraja Utara, DKPP – Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo menyesalkan banyaknya insiden perpecahan di Indonesia yang disebabkan oleh pemilu/pemilukada. Menurutnya, demokrasi dan pemilu seharusnya menjadi alat dan kekuatan pemersatu masyarakat, bangsa, dan negara. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Penguatan Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu Lingkup KPU Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja Dalam Persiapan

DKPP Periksa Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Secara Tertutup Pada 9 Desember 2021

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan Kembali menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 162-PKE-DKPP/IX/2021 pada Kamis (9/12/2021) pukul 08.00 WIB atau 10.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Jumadi Rahayaan yang memberikan kuasa kepada M. Hanafi Rabrusun, Wahyudin Ingratubun, dan Damianus Inuhan. Sementara Teradu dalam

Alfitra Salamm Ajak Mahasiswa IAIN Ponorogo Aktif di Dunia Kepemiluan

Aktivitas

Ponorogo, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm, APU mengajak mahasiswa serta pegiat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo untuk terlibat aktif di dunia kepemiluan di tingkat lokal (kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi) maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan Alfitra Salamm saat menjadi pembicara dalam Seminar Legislatif dan Pembukaan Sekolah Legislatif di Graha Watoe Dhakon, IAIN Ponorogo,

Prof. Teguh: Muatan Kapital dan Liberal Demokrasi Langsung Tidak Bisa Dibiarkan Begitu Saja

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo mengajak civitas Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) untuk mewaspadai nilai atau muatan negatif dari demokrasi langsung yang dianut di Indonesia saat ini. Demokrasi langsung yang dianut saat ini memiliki muatan negatif berupa liberal dan kapital. Kedua muatan tersebut membuat demokrasi menjadi mahal atau berbiaya tinggi. Ajakan

Prof. Teguh Ungkap Pergeseran Perkara Penegakan Etik di DKPP

Aktivitas

Bandar Lampung, DKPP – Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo mengungkapkan DKPP menerima banyak aduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik terkait persoalan pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Persoalan pribadi penyelenggara pemilu yang diadukan ke DKPP antara lain relasi atau hubungan tidak wajar, perilaku individu penyelenggara pemilu, sampai dengan persoalan piutang. Hal tersebut disampaikan Prof.

Prof. Muhammad Paparkan Empat Tujuan Dibentuknya DKPP

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad memaparkan empat tujuan dari berdirinya DKPP. Hal ini disampaikannya ketika menjadi narasumber dalam diskusi daring yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan tema “Penanganan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu-Pemilihan Serentak 2024”, Kamis (18/11/2021). Tujuan yang pertama, kata Muhammad, adalah menjaga integritas penyelenggara

DKPP Periksa Tiga Penyelenggara Pemilu dari Kab. Nias Selatan dan Prov. Sumatera Utara

Aktivitas

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 170-PKE-DKPP/IX/2021 pada Kamis (18/11/2021). Perkara ini diadukan Disiplin Luahambowo. Ia mengadukan Murniati Dachi (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan), Karlina Dachi (Staf Non PNS Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan), dan Feri Mulia Siagian (Kepala Sekretariat

Prof. Muhammad Minta KPU dan Bawaslu Laksanakan Putusan DKPP Maksimal Tujuh Hari

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Prof. Muhammad meminta KPU dan Bawaslu segera menindaklanjuti setiap putusan DKPP maksimal tujuh hari setelah putusan dibacakan. Demikian disampaikan dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Proyeksi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pada Pemilu 2024 di Hotel Novotel Gajahmada Jakarta, Rabu (17/11/2021). “Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.  Setiap putusan wajib dilaksanakan seluruh

Terbukti Masih Berstatus PNS Aktif, DKPP Berhentikan Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, Yohakim Migau, selaku Teradu II dalam perkara nomor 164-PKE-DKPP/IX/2021. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) sebanyak enam perkara di Ruang Sidang DKPP pada Rabu (17/11/2021). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap