Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Kamis (16/9/2021). Ketua DKPP, Prof. Muhammad dan Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo mengikuti RDP secara langsung. Selain itu, hadir pula Plt. Sekretaris DKPP,
Jakarta, DKPP – Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan tes Swab PCR untuk seluruh pimpinan dan jajaran Sekretariat DKPP di Kantor DKPP, Jakarta, Kamis (16/9/2021). Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Plt. Sekretaris No. 269/DKPP/SET-01/IX/2021 tentang Pelaksanaan Swab Test PCR Covid-19 di Lingkungan Sekretariat DKPP tanggal 15 September 2021. Tujuan kegiatan adalah dalam rangka
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 148-PKE-DKPP/V/2021, Jumat (17/9/2021) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Fredikus Famalua Sarumaha, Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kab. Nias Selatan yakni Repa Duha, Edward Duha,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tentang Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, Rabu (15/9/2021). Dalam FGD, perwakilan dari DKPP adalah Ketua DKPP, Prof. Muhammad, serta tiga Anggota DKPP, yaitu Dr. Alfitra Salamm, Prof. Teguh Prasetyo, dan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 150-PKE-DKPP/VI/2021, Jumat (10/9/2021) pukul 13.30 WIB. Perkara ini diadukan Puga Hilal Bayhaqie. Ia mengadukan Abdullah Dahlan, Lolly Suhenty, Sutarno, H.M. Wasikin Marzuki, Yulianto, Yusup Kurnia, dan Zaki Hilmi (Ketua dan Anggota Bawaslu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Mujaddid selaku Anggota KPU Kab. Maros. Ia merupakan Teradu I dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) nomor 159-PKE-DKPP/VII/2021. Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Mujaddid dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak sembilan perkara dugaan pelanggaran KEPP, pada Rabu (8/9/2021). Teradu I
Jakarta, DKPP –Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kab. Banjar, Abdul Karim Omar. Sanksi diberikan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak sembilan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) pada Rabu (8/9/2021). Abdul Karim Omar merupakan Teradu dalam perkara nomor 140-PKE-DKPP/V/2021. “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Abdul Karim
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap sembilan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (8/9/2021) pukul 09.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap untuk dua penyelenggara pemilu, yaitu Abdul Karim
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan virtual dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 155-PKE-DKPP/VII/2021, Selasa (7/9/2021), pukul 07.00 WIB atau 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Apinus Logo, yang memberikan kuasa kepada Jonathan Waeo Salisi dan Pither Ponda Barany. Pengadu mengadukan Ketua dan empat Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 146-PKE-DKPP/VI/2021, Selasa (7/9/2021). Perkara ini diadukan Syamsul Bahri. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir yakni Amrullah sebagai Teradu. Teradu didalilkan telah menerima gaji ganda dalam kurun waktu 2019-2021 dalam kedudukannya sebagai aparatur