Jakarta, DKPP – Dua penyelenggara pemilu Kab. Sumba Barat Daya dijatuhi sanksi Peringatan Keras oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka adalah Abubakar Pua (Anggota KPU Kab. Sumba Barat Daya) dan Sekti Handayani (Anggota Bawaslu Kab. Sumba Barat Daya). Keduanya berstatus sebagai Teradu I dan IV dalam perkara dugaan pelanggaraan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada seorang penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (23/2/2022). Sanksi tersebut dijatuhkan kepada Herman Joseph Kelbulan, Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Teradu dalam perkara 09-PKE-DKPP/I/2022. “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap
Jakarta, DKPP – Terbukti menjalin relasi atau hubungan tidak wajar dengan istri Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Herman Joseph Kelbulan. Herman Joseph Kelbulan menjadi Teradu dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) nomor 09-PKE-DKPP/I/2022. Perkara ini diadukan oleh Fransisco Samuel Taborat sebagai
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo menghadiri Sidang Istimewa Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia pada Selasa (22/2/2022). Sidang Istimewa dilaksanakan secara virtual dengan agenda utama Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan ini mengapresiasi pencapaian positif dan prestasi MA sepanjang tahun 2021. Banyak
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/2/2022) pukul 09.30 WIB. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 13-PKE-DKPP/II/2022 pada Rabu (23/2/2022) pukul 12.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh dua Anggota KPU RI, yaitu Arief Budiman (Pengadu I) dan Hasyim Asy’ari (Pengadu II). Keduanya mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, Fransiskus
Mataram, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Irwan, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara nomor 10-PKE-DKPP/II/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram, Senin (21/2/2022). Irwan diperiksa karena diduga menjadi tim pemenangan salah satu Calon Bupati Dompu dalam Pilkada 2015. Selain
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 10-PKE-DKPP/II/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, pada Senin (21/2/2022) pukul 10.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Awan Darmawan. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Irwan. Dalam pokok aduannya, Pengadu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 11-PKE-DKPP/II/2022 pada Senin (21/2/2022) pukul 10.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Hanny Jantri Tangkilisan selaku Pengadu. Ia mengadukan Deslie D. Sumampouw, Ketua KPU Kota Bitung selaku Teradu. Teradu dilaporkan terkait dugaan melanggar tata
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 12-PKE-DKPP/II/2022 pada Jumat (18/2/2022) pukul 14.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Tanwir Lamaming, Sahran Raden, Samsul Y. Gafur, Naharuddin, dan Halima yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Prov. Sulawesi Tengah sebagai Pengadu I